Kasus peredaran ijazah palsu yang diduga berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah merupakan bom waktu bagi oknum pelaku. “Bagi oknum pelaku kesalahan ini adalah bom waktu, karena kasus yang terbongkar hari ini adalah merupakan ijazah beberapa tahun lalu, dan saat ini sudah ditangani penegak hukum," kata Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga pada saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kamis (21/1/2021) “Hari ini kebetulan ditangani oleh pihak berwajib kita berikan ruang kepada mereka agar persoalan ini jangan timbul multi tafsir," ujarnya.

Ini Syaratnya:

Penerima KUR Bisa Bayar Dengan Nyicil 6 Bulan

ISTIMEWAMenko Perekonomian Airlangga Hartarto
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang perekonomian (Kemenko Perekonomian) resmi mengeluarkan kebijakan relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan pembayaran bunga kredit ini dikeluarkan merespons banyak sektor usaha yang terkena dampak virus corona (Covid-19) paling lama 6 bulan.

Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok dan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Kebijakan ini dikeluarkan merespons banyak sektor usaha yang terkena dampak virus corona (Covid-19. Karena itu kebijakan ini harus diputuskan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan UMKM pada Rabu (8/4/2020).

Rakor dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Pembiayaan UMKM, juga dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Tenaga Kerja dan sejumlah menteri terkait.

"Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan mendapat pembebasan bunga dan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR paling lama 6 bulan, harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat via video conference, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden RI Joko Widodo  (Jokowi) telah menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Diperkuat Dengan POJK

Kemudian hasil menteri bidang perekonomian diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM.

Sedangkan bagi debitur KUR eksisting yang terkena dampak Covid-19, kata Airlangga, mereka akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR, dan/atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR Kecil dan KUR Mikro non Produksi).

Sementara, untuk calon debitur KUR yang baru, diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan.

"Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan. Mereka pun dapat mengakses KUR secara online," ujarnya.

Sedangkan kriteria bagi penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus adalah syaratnya sebagai berikut:

Syarat Umum

(a) Kualitas kredit per 29 Februari 2020 yakni:
(i) kolektabilitas performing loan  (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi; atau
(ii) kolektabilitas  performing loan  (kolektabilitas 1 dan 2) dan dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok; dan
(b) Bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik.

Syarat Khusus

Penerima KUR mengurangi penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi seperti:
(a) Lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat;
(b) Terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait Covid-19; dan
(c) Terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19.

Penyaluran KUR 2020 Rp190 T

Kemenko Perekonomian mencatat, total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 29 Februari 2020 sebesar Rp 507,00 triliun.

Adapun outstanding tercatat senilai Rp165,30 triliun dan rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah sebesar 1,19%.

Penyaluran KUR per 29 Februari 2020 sudah mencapai Rp 35,00 triliun atau 18,42% dari target 2020 yang berjumlah Rp 190 triliun.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai 29 Februari 2020 sebesar 57,30% atau Rp20,05 Triliun. Penyaluran KUR ke sektor produksi tertinggi adalah sektor pertanian (28%), jasa (16%), dan industri pengolahan (11%).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengatakan sebanyak 11,9 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan 22.000 TKI (tenaga kerja Indonesia) akan mendapatkan fasilitas penundaan pokok dan bunga KUR.

Dalam rakor tersebut juga hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua OJK, Kepala BPKP dan pejabat Eselon 1 yang mewakili menteri sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM (dari berbagai sumber).

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...