Aktivis Perempuan, Yulindawati kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis, 9 Februari 2023 episode ke 50 Tahun ke 3 dengan tema: Pedagang Kaki Lima Tertindas, Benarkah LKMS Mahirah Muamalah Melakukan Praktek Lintah Darat di Nanggroe Syariah? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Penegak Hukum Diminta Awasi Penjaringan Calon Badan Baitul Mal Bener Meriah

For acehimage.comKetua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh, Riga Wantona
A A A

ACEHIMAGE.COM - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sedang melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan badan Baitul Mal Bener Meriah sejak awal bulan lalu.

Diketahui, proses penjaringan dan penyaringan bakal calon sudah sampai pada fase penentuan 10 nama untuk diserahkan panitia pelaksana kepada PJ Bupati Bener Meriah dan diteruskan ke DPRK untuk difinalkan menjadi 5 nama. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

Salah seorang aktivis mahasiswa Bener Meriah Riga Wantona menyoroti proses penjaringan ini, pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat mengawasi proses penjaringan tersebut agar tidak terjadi suap.

Hal tersebut ia sampaikan melalui rilisnya yang diterima awak media Rabu, 21 Desember 2022

"Aparat penegak hukum harus mengawasi proses penjaringan ini. Kita khawatir ada yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap," Katanya

Ia menjelaskan, ada tiga tahap yang rawan praktek suap yang pertama adalah di proses seleksi panitia, Kedua di Pemkab dan terakhir di DPRK.

"Sesuai dengan tahapan yang di atur dalam Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2021 ada beberapa tahapan yang harus dilewati bakal calon dan semuanya merupakan kewenangan penuh pemegang jabatan, semisal PJ Bupati dan DPRK . Makanya ini harus diawasi," Tambahnya

Mahasiswa asal Pondok Baru ini juga menyoroti salah seorang nama pansel yang di curigai sebagi Bendahara Partai.

"Melihat nama panitia pansel, ada salah seorang yang dicurigai sebagai pengurus inti Partai yaitu bendahara. Apakah ini tidak bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2021?," Tanyanya

"Seyogyanya, untuk menuju Baitul Mal yang bersih dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat Bener Meriah . hal-hal yang seperti ini dapat dihindari," Tutupnya

Sementara itu Ketua tim seleksi independen penjaringan bakal calon dan calon keanggotaan badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Kharimansyah saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sebagai Pansel merasa tidak keberatan terhadap masukan dan saran dari masyarakat.

"Jika ada hal-hal yang menurut masyarakat perlu untuk di perbaiki dalam proses seleksi ini, tentu kami sebagai pansel akan menerima masukan itu untuk di pertimbangkan,"ujar Kharimansyah.

Terkait dengan keanggotaan pansel, kata Plt Asisten I Setdakab Bener Meriah itu, terdiri dari beberapa unsur, diantaranya unsur pemerintahan, yaitu saya sendiri (Asisten I) unsur syariat Islam, Kadis Syariat Islam, unsur akademisi, dan unsur ulama.

"Dari unsur ulama tentunya yang memahami dan berpengalaman tentang Baitul mal,"ungkap Kharimansyah.

Menurut Kharimansyah, sejauh ini kami belum melihat diatur di qanun aceh terkait latar belakang tim independen, pun demikian jika dianggap dapat menghambat kami akan kaji lebih dalam.

"Yang tidak di bolehkan terlibat sebagai pengurus partai adalah peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Baitul Mal ini,"jelas Kharimansyah.

Kharimansyah juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritikan dan saran. Sebab kritik dan saran itu perlu agar proses yang di jalankan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Pungkasnya.

Komentar

Loading...