Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pemkab Nagan Raya dan BPN Gelar Sidang PPL

SITI AISYAHPemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Nagan Raya melakukan sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform, di Aula Lantai III Kantor Bupati setempat, Kamis 24 Oktober 2019.
A A A

NAGAN RAYA - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Nagan Raya melakukan sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform, di Aula Lantai III Kantor Bupati setempat, Kamis 24 Oktober 2019.

Bupati Nagan Raya yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Zulfika SH dalam sambutannya menjelaskan semua masyarakat tani harus mendapatkan sertifikat tanah supaya ada kekuatan hukum terhadap tanah yang dikuasai, baik itu tanah tempat tinggal maupun lahan perkebebunan. Karena dengan adanya sertifikat bisa dengan mudah untuk diwariskan, diperjual belikan, atau dapat menjadi anggunan apabila pemilik tanah mau mengurus kredit usaha maupun kredit lainnya.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Fakhrurrazi SH menyatakan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan sidang perdana tentang redistribusi tanah objek landreform dalam rangka untuk melakukan penetapan objek tanah yang telah dilakukan pengukuran sebelumnya dan selanjutnya akan diproses sertifikat tanah khusus untuk masyarakat petani dalam Kabupaten Nagan Raya.

“Semua bidang tanah yang dilakukan sidang hari ini merupakan tanah yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN dan tidak masuk dalam tanah HGU serta bebas dari sengketa, sehingga semua tanah tersebut sudah bisa diproses sertifikat oleh pihak BPN,” kata Fakhrurrazi.

Selain itu, kata Fakhrurrazi, ada sejumlah gampong-gampong lain di Kabupaten Nagan Raya yang masih dalam tahap pengukuran akan diproses pada sidang berikutnya.

Kasi Penataan Pertanahan Kantor BPN Nagan Raya, Mukhibbus Shabri SP menjelaskan ada sebanyak enam gampong dalam 4 kecamatan yang diundang merupakan gampong yang telah melakukan pengukuran tanah diantaranya Gampong Drien Tujuh Kecamatan Tripa Makmur ada sekitar 168 bidang tanah yang sudah diidentifikasi dan akan dikeluarkan sertifikat, Kemudian Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur ada sebanyak 111 bidang tanah.

Kemudian Gampong Panton Pange Kecamatan Tripa Makmur ada sebanyak 167 bidang tanah, Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur ada sekitar 300 bidang tanah, Gampong Rantau Selamat Kecamatan Tadu Raya ada 107 bidang tanah, kemudian terakhir Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir ada sebanyak 107 bidang tanah.

Sedangkan syarat-syarat memperoleh sertifikat antara lain,  WNI, para petani, berdomisili dilokasi tanah ataupun dekat dengan lokasi tanah tersebut serta telah berusia 18 tahun.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Zulfika SH mewakili bupati, Kepala BPN Nagan Raya Fakhrurrazi SH, Kasat Intel Polres Nagan Raya M Putra Yoni SH, Kasi Penataan Pertanahan BPN Mukhibbus Shabri SP, Kabag Pemerintahan Setdakab Nagan Raya H Adnan SH, Kasubbag Penataan Wilayah dan Pertanahan Bagian Pemerintahan dan Otda, Para Camat, Para Keuchik Gampong dan Staf Bagian Pemerintahan serta staf Humas dan Protokol Setdakab Nagan Raya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...