Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Pemkab Bener Meriah Dianggap Tak Serius Tangani Covid-19

ISTIMEWADirektur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ramung Institute Waladan Yoga
A A A

BENER MERIAH – Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ramung Institute Waladan Yoga menilai Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak serius menangani pencegahan Covid-19.

"Pertama kita bisa lihat sejak ditemukannya kasus positif Covid-19, Pemkab seperti gelagapan mengahadpinya, pusat keramain di Kecamatan Permata masih tetap digelar, padahal satu pasien positif berasal dari kecamatan ini," ujar Waladan, Selasa (12/5/2020) melalui keterangan pers kepada acehimage.com.

Kedua, lambatnya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melakukan pemetaan kasus Covid 19. Ketiga, soal data data yang dilakukan uji SWAB/PCR terhadap santri dan orang orang yang terlibat kontak langsung dengan pasien Covid-19.

"Kita disajikan data yang agak menenangkan, tapi semua itu terkesan ada bohongnya,"ujarnya.

Sementara bagi pihak-pihak yang terus mengikuti perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bener Meriah pasti merasakan kejanggalan data dan terkesan ada informasi bohong.

Ia mencontohkan seperti diberitakan diawal awal pasca ditemukannya pasien positif Covid-19, katanya yang dilakukan Uji SWAB/PCR ada 45 orang, tapi kemudian yang keluar hasil SWABnya 15 orang, lalu sisanya kemana? Tidak dilakukan uji SWAB/PCR?.

Kemudian hari ini (12/5/2020) diberitakan lagi ada 5 orang yang ikut melakukan uji SWAB diantaranya adalah santri Alfalah Temboro Magetan, tetap pertanyaan kita sama, sisanya kemana?

"Ini menyimpulkan pemerintah Kabupaten Bener Meriah semakin terkesan tidak serius tangani Covid-19 dan tidak mengerahkan kekuatan yang ada untuk menekan penyebaran Covid-19, padahal Pemkab Bener Meriah sudah dibekali anggaran yang sangat memadai untuk mengatasi Covid-19 ini,"tegas Waladan Yoga.

Seharusnya, kata dia, Pemkab Bener Meriah menyajikan data apa adanya, tidak perlu dilebih-lebihkan, jika tujuannya hanya untuk menenangkan publik Bener Meriah.

"Sampai hari ini, terjawab, tidak dilakukan uji SWAB/PCR terhadap 45 orang Bener Meriah seperti yang digembar gemborkan Pemkab Bener Meriah, kita sangat sayangkan uji SWAB/PCR terhadap warga Bener Meriah dilakukan secara parsial. Jika kita ikuti alur informasi total hanya total ada 20 orang yang dilakukan uji SWAB/PCR, 15 diantaranya sudah keluar hasilnya dan sisa sedang berproses," kata Waladan menerangkan.

Selain itu, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ramung Institute juga mempertanyakan langkah untuk melakukan uji SWAB/PCR terhadap target 45 orang.

"Sebenarnya kendala apa yang dihadapi? Jika langkah persuasif tidak berhasil dan target juga enggan secara suka rela melakukan uji SWAB/PCR, maka ada langkah lain yang dapat ditempuh oleh Pemkab Bener Meriah, tidak boleh lepas tangan. Sayang hal ini tidak ditempuh Pemkab Bener Meriah, setidaknya upaya lain belum terlihat dilakukan."

"Saya yakin Pemda sudah mengantongi identitas orang orang yang akan dilakukan uji SWAB/PCR, jangan sampai ketidakseriusan Pemkab Bener Meriah dalam Covid-19 menjadi penyesalan kemudian. Kita berharap ada upaya yang ekstra untuk menjaga kesehatan warga Bener Meriah secara keseluruhan dari Covid-19,"tutup Waladan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...