ACEHIMAGE.COM – Pemasangan sampel udara ambien untuk mendapatkan hasil nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bener Meriah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapat sorotan dari Sadikin yang merupakan Pemerhati Budaya dan Lingkungan.

Menurutnya, program yang dilakukan oleh DLH Bener Meriah mempertontonkan kelucuan yang sangat miris dan bahkan sangat konyol.

“Dalam pengembangan wilayah itu jangan seperti usia 17 an dengan hanya mengandalkan planning, tetapi harus menggunakan indikator data, dan riset,”kata Sadikin, Kamis (7/9) kepada media ini.

Hal itu, agar nantinya apa yang direncanakan dengan memakai uang negara betul-betul diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat Bener Meriah, bukan malah sebaliknya.

Pemasangan sampel udara ambien mungkin menurut kawan-kawan di dinas DLH itu program yang keren, tetapi kalau menurut saya hal itu baru efektif jika 50-10 tahun kedepan atau ketika Bener Meriah menjadi ibu kota provinsi Aceh.

“Kawan-kawan di dinas jangan membuat kelucuan yang nggak menarik. Bahkan, kalau saya menilai pemasangan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bener Meriah itu sangat konyol. Masalahnya Bener Meraih bukan daerah sentral industry,”ujar Sadikin yang akrab disapa gembel.

Bener Meriah, kata Gembel, adalah sentral pertanian, perkebunan dan wisata tentunya udaranya masih sangat bagu. Lain dengan daerah industry seperti di Jakarta yang dikhawatirkan akan muncul kualitas udara yang tidak bagus.

“Itulah fungsinya pro filing daerah yang konflik, bukan menelan bulat-bulat atau kopi paste program di pusat. Sebab, apa yang di bangun di Jakarta belum tentu cocok di wilayah kita. Justru itu pemerintah daerah harus punya filter dalam menyadur program dari pusat,”tegas Gembel.

Misal seperti pendestarian yang di bangun DLH Bener Meriah tahun lalu di jalan dua jalur Bandara Rembele- Pante Raya, yang pada dasarnya belum tepat ada di daerah ini. Karena, pedestrian adalah wahana publik untuk berjalan kaki, jogging, public space yang seharusnya dibangun pada tempat-tempat urban yang over populasi.

Pertanyaan saya, wilayah mana di Kabupaten Bener Meriah tiada tempat untuk kita berjalan kaki. Tetapi toh pendestarian itu ada di bangun di daerah ini. berarti kita menilai mereka tidak punya riset dalam mengembangkan wilayah.

“Dengan keberadaan pedestrian tersebut, saya justru berasumsi bahwa anak-anak muda yang nongkrong di pedestrian itu seolah-olah mereka sudah menjadi orang kota merasa sudah bosan sekali menjadi orang kampung yang kampungan,”tegas Sadikin Gembel.

Melihat fenomena tersebut, seperti penyakit kejiwaan yang lucu, pasalnya orang kita pingin jadi orang kota, sementara ada jutaan orang yang memiliki uang banyak (tidak berseri) pingin punya tempat di desa.

“Saya rasa teman-teman psikolog sudah seharusnya turun untuk mengecek fenomena ini, ada apa dengan generasi kita saat ini,”katanya.

Lebih menarik DLHK itu fokus mengurus manajemen sampah di Bener Meriah, berapa tutupan hutan yang dibutuhkan oleh kupi dengan luasan ribuan hektar di Bener Meriah agar kopi itu kualitasnya tetap terjaga dari pada membuat program yang justru belum terlalu urgen di daerah ini.

Atau mereka berbicara soal kualitas air embung dari pegunungan takut tercemari oleh herbisida dan pestisida, sementara berapa kecamatan yang mengkonsumsi air dari pegunungan itu di daerah ini.

“Seharusnya mereka ngomong tentang itu, tetapi hal itu malah tidak dilakukan oleh mereka karena tidak ada riset,”tegas Sadikin Gembel.

JIka boleh meminjam bahasa kepolisian, patut diduga pemerintah membangun daerah ini dengan filing tidak dengan data, tidak pakai basis riset. Sehingga hasilnya pun ia untung-untungan, kalau jadi alhamdulilah-kalau tidak jadi apa boleh dikata.

Apalagi, saat ini Bupati dan negara ngomong tentang stunting, saya justru lebih khawatir generasi muda stunting secara otak dan jiwa, bukan tentang fisik. “Ia semua program itu harus di filter lah untuk kepentingan daerah, jangan hanya main kopi paste program,”ungkapnya.

Saya pikir, daerah ini akan rugi kalau tidak punya filter yang bagus untuk menentukan program yang tepat dan tidak tepat untuk diimplementasikan. Lagi-lagi saya kuatkan dikeluarkannya Undang-undang nomor 16 tentang desa yang yang urgen dibuat adalah profil kampung.

“Artinya itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi indikator, itu yang menjadi data apa yang menjadi kepentingan setiap kampung,”pungkasnya.