Akibat tingginya curah hujan mengakibatkan dua unit rumah warga Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timah Gajah, Kabupaten Bener Meriah tertimbun tanah longsor, Jumat (15/1/2021). Selain itu, satu unit gudang yang berada di dekat rumah ikut tertimbun. Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah, Safriadi melalui Kabid Kedaruratan, Anwar Sahdi menyampaikan, dua rumah warga yang tertimbun bagian dapurnya itu yakni rumah, Musliadi dan Muklis yang merupakan Reje Kampung Setempat.

Pemerintah Ragu cabut Syari’at ISlam di Aceh?

ISTIMEWA Dr.Taufiq Abdul Rahim, SE, MSi, PhD
A A A

Oleh: Taufiq Abdul Rahim, SE, MSi, PhD

SESUNGGUHNYA dasar hukum Syari'at Islam di Aceh adalah, Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.

Kemudian Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Secara kesejarahan klasik telah ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Karenanya, kehidupan yang secara keseluruhan dan dimensi kehidupan masyarakat Aceh, semestinya secara gradual, tahap per tahap sejak pemberlakuannya secara UU resmi sudah berlangsung sekitar dua puluh (20) tahun, mestinya dapat dilaksanakan dan diimplementasikan hampir secara sempurna.

Karena pelaksanaan Syari'at Islam ini diberlakukan, tidak terlepas dari konflik politik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (masyarakat Aceh) yang ingin melepaskan diri dari Indonesia (NKRI).

Setelah prosesi negosiasi panjang, akhirnya pemerintah pusat mengabulkan keinginan masyarakat Aceh Aceh memiliki karakter khusus dalam pelaksanaan pemerintahan dengan diakuinya daerah otonomi khusus, salah satunya wujudnya adalah, pemberlakuan Syari'at Islam.

Namun pelaksanaan pemberlakuan Syari'at Islam, tetap saja menimbulkan perdebatan, pertengkaran dan termasuk menunda- nunda dalam praktik perekonomian syari'ah (Perbankan Syari'ah) dikalangan ahli hukum, elite Aceh, aktor politik serta dikalangan masyarakat Aceh.

Selalu saja yang dipertengkarkan dan perdebatan pada diskursus, dialektika, berkenaan kemungkinan menerapkan Syari'at Islam dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (unitary system), berlaku dua sistem hukum bidang publik, kehidupan kemasyarakatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Seringkali ada usaha dan upaya membenturkan ini baik di wilayah privat maupun publik, dengan berbagai dalih, argumentasi dan alasan, meskipun sudah diakomodir oleh sistem hukum nasional Indonesia, seperti adanya Pengadilan Agama, adanya Perbankan Syari'ah dengan pemberlakuan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan lain sebagainya.

Demi kepentingan serta hasrat politik dan ekonomi, kepentingan kekuasaan dan jabatan, diupayakan digagalkan atau istilah yang lebih halus ditunda-tunda.

Konsekwensi hukum, politik dan ekonomi sering sekali implementasinya dibentur-benturkan, meskipun kemestian menyempurnakan aturan, qanun dan pelaksanaan diupayakan oleh semua pihak pengambil kebijakan dan elite Aceh yang berusaha menerapkan Syari'at Islam.

Namun demikian, yang berusaha menggagalkan dengan berbagai dalih dan upaya tetap sangat "getol" dengan berbagai kepentingan yang ada dikepala dan hatinya.

Dengan sangat mudah mengabaikan latar belakang pemberlakuan serta UU dan Qanun Syari'at Islam yang semestinya sudah dapat dilaksanakan dengan semakin baik dan sempurna dalam kehidupan masyarakat Aceh, semestinya mesti didukung oleh kebijakan politik elite Aceh.

Jika terus bertengkar dan "set back" berfikir terhadap usaha menyejahterakan masyarakat Aceh, termasuk pertengkaran masalah Perbankan Syari'ah akhir-akhir ini, hanya untuk kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan.

Silahkan "cabut saja Syari'at Islam di Aceh", sehingga "keangkuhan politik elite Aceh" nafsunya terlampiaskan. Rakyat Aceh hari ini juga sudah sangat paham ditengah jamaknya persoalan kehidupan yang dihadapi.

Jika tidak mampu berusaha menciptakan kesejahteraan ditengah keterpurukan berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan politik saat ini, juga ditengah pandemi covid-19 yang tidak pasti.

Semestinya elite politik Aceh sedikit beradab serta berusaha membangun keadaban dan "tamaddun" Islam dalan kehidupan masyarakat Aceh, bukan menciptakan pertengkaran, perseteruan kepentingan ekonomi-politik diakhir tahun 2020 ini, hanya sekedar mengejar target kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan.

Penulis merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Aceh

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...