Israel melancarkan gempuran udara ke sejumlah sasaran militer di Jalur Gaza pada Jumat (16/4) sebagai balasan atas serangan roket yang diduga diluncurkan Hamas. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa sejumlah jet tempur dan helikopter serang "menghantam lokasi pembuatan senjata, terowongan penyelundupan senjata, dan pos militer Hamas." "Kami tidak akan membiarkan setiap ancaman terhadap warga sipil Israel," demikian pernyataan IDF seperti dikutip AFP.

Pemerintah Putuskan Nasib KLB Demokrat Jika Ada Laporan Hukum

Dok Partai DemokratKetum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai.
A A A

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara jika sudah mendapat laporan resmi secara hukum.

"Untuk kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum, yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB," kata Mahfud dalam rekaman video, Minggu (7/3).

Mahfud menegaskan hingga saat ini pemerintah tak menganggap hasil KLB Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, hasil KLB tersebut belum memiliki landasan hukum yang sah.

"Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Meskipun telinga mendengar, kita melihat, tapi secara hukum kita tak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah," lanjutnya.

Mahfud memastikan pemerintah akan bekerja dengan transparan menindaklanjuti polemik KLB partai berlambang mercy itu.
Ia mengingatkan bahwa dasar penyelesaian KLB adalah Undang-undang tentang Partai Politik (Parpol) serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Oleh karena itu, ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan," tandasnya.

Sebelumnya, forum KLB di Deli Serdang menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) otomatis demisioner usai Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum. Namun, pihak DPP Partai Demokrat menganggap KLB tersebut ilegal lantaran tidak sesuai AD/ART partai.

Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjelaskan KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang tidak memenuhi syarat dan ketentuan AD/ART partai.

SBY mengungkapkan beberapa ketentuan AD/ART yang tidak terpenuhi, yakni KLB tidak berdasarkan permintaan majelis tinggi partai hingga tidak terpenuhinya syarat 2/3 dari total 34 DPD yang mengajukan KLB.

Sumber:CNN Indonesia
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...