Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Implementasi Mou dan UUPA Dinilai lamban

Pemerintah Pusat Tak Komit atau Pemerintah Aceh Lalai?

FOR ACEHIMAGE.COMKetua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Zubaili
A A A

ACEH UTARA- Menjelang 15 tahun peringatan perdamaian Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI melalui memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 masih banyak perjanjian yang belum ditepati oleh Pemerintah Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Umum penanggung jawab Dewan Eksekutif Mahasiswa (PJ-DEMA) IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Zubaili kepada acehimage.com, Jum'at (7/8/2020).

Menurut Zubaili, butir-butir perjanjian MoU Helsinki serta hak-hak dan kewenangan Aceh perlu segera adanya evaluasi secara kontruktif.

"Sejauh mana progres implimentasi butir-butir MoU Helsinki dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,"kata Zubaili.

Zubaili menegaskan untuk pemerintah RI dan GAM yang berdamai khususnya juru runding kedua belah pihak agar bertanggung jawab kepada rakyat Aceh.

"Kedua kedua belah pihak juru runding jangan jadi pengkhianat atas darah para syuhada yang telah memperjuangkan untuk Aceh serta jangan menunjukkan sikap saling menyalahkan dan bersatulah untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Aceh,"tegas Zubaili.

Dikatakan Zubaili, 15 tahun perdamaian RI-GAM bukanlah masa yang singkat. Namun proses implimentasi MoU Helsinki dan UUPA sangat lamban tidak seperti yang diharapkan.

"Ini menjadi tanda tanya kita semua atas lambatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur serta kewenangan Aceh yang belum tuntas. Apakah Pemerintah Pusat tidak komit menunaikan janji-janji dalam kesepakatan MoU yang telah ditandanganinya atau Pemerintah Aceh sendiri yang lalai dan tidak mampu mengeksekusi kewenangan yang telah ada,"ujar Zubaili bertanya.

Zubaili mengaku berang terhadap sikap Pemerintah Aceh baik eksekutif maupun legislatif dikarenakan mereka diberi amanat oleh rakyat Aceh untuk menyelesaikan kewajiban Aceh.

"Kesampingkan egois kalian. Jangan berlagak seperti tidak terjadi apa-apa di Aceh. Apakah kalian rela dengan kejadian dimasa konflik?, dimana banyak saudara kita diperkosa serta harta dirampas dan banyak rakyat Aceh meuninggal dengan tidak berkepala,"tegas Zubaili.

Zubaili menyampaikan kepada Pemerintah Aceh serta DPRA agar harus ada terobosan dan persepsi yang sama untuk mencari solusi memikirkan nasib MoU ke depan, agar kepercayaan publik tidak hilang baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh. Bukan hanya persoalan kewenangan Aceh tapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat korban konflik dan mantan kombatan GAM.

"Kami berharap perlu adanya langkah kongkrit semua stakeholder di Aceh baik di jajaran KPA/PA maupun Partai Politik Lokal serta Partai Politik Nasional guna tercapainya keadilan bagi rakyat Aceh,"harapnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...