Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu 24 Februari 2021. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk lebih peduli kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Pusat Dinilai Berkhianat, Jika Pilkada Digelar Tahun 2024

ISTIMEWAKetua Aliansi Pemuda Aceh (APA), Tgk Muhammad Amin
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah pusat dinilai telah mengkhianati kekhususan yang telah diberikan kepada Provinsi Aceh, bila pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024.

Ketua Aliansi Pemuda Aceh (APA), Tgk Muhammad Amin kepada wartawan menyampaikan pelaksanaan pemilu serentak 2024 tidak bisa dipaksakan penerapannya di Provinsi Aceh, mengingat Aceh memiliki kekhususan yang tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA.

"Jika pelaksanaan Pilkada bukan pada tahun 2022 sesuai UUPA, maka pemerintah pusat berkhianat terhadap Rakyat Aceh," kata Amin menyikapi keputusan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia yang disampaikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang menyatakan UU Pemilu belum perlu direvisi, Senin (1/2/2021).

Dimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Maka dari itu, Ketua Aliansi Pemuda Aceh (APA), menyatakan bila merujuk pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang menerangkan pelaksanaan Pilkada akan berlangsung pada November 2024 diterapkan di Aceh , maka akan bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Bab X pasal 65 yang menerangkan, Bupati, wakil Bupati/wali kota, wakil wali kota/gubernur,wakil Gubenur Aceh dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.

Dengan demikian, ia mengajak semua elemen masyarakat Aceh sampai kepada para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif untuk sama-sama menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada tahun 2024, dan mendukung pelaksanaan pilkada di Aceh harus tepat waktu, yaitu tahun 2022 sesuai dengan UUPA dan Qanun Aceh.

"Mendesak KIP Aceh untuk berani menggunakan Lex Specialist berdasarkan UU PA dan Qanun Aceh dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan pemilu di Aceh,"harapnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...