Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Pemerintah Aceh Optimalkan Keterbukaan Informasi Publik

Zalsufran PPID
A A A

BANDA ACEH - Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa), Zalsufran mengatakan, pemerintah Aceh terus melakukan upaya-upaya memenuhi hak rakyat, salah satunya melalui keterbukaan informasi publik.

"Tidak mudah memang, namun pemerintah Aceh terus bekerja maksimal dan melakukan inovasi pada pelayanan sehingga pada tahun 2020 lalu, Aceh meraih predikat Provinsi Informatif dari keterbukaan informasi publik," kata Zalsufran saat menyampaikan materi pada seminar pengeloaan Website dan Transparansi Publik yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fisip UIN Ar-Raniry di aula kampus, Banda Aceh, Kamis, 8 April 2021.

Zalsufran menjelaskan, keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah Aceh tersebut merupakan komitmen Pemerintah Aceh, sekaligus untuk mempermudah semua pihak mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat.

"Akses itu banyak yang telah dibuka oleh Pemerintah Aceh, salah satunya melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Web ini dapat diakses setiap saat, termasuk informasi tentang anggaran," ujar Zalsufran.

Untuk itu Zalsufran meminta mahasiswa membantu Pemerintah Aceh untuk menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. Harapannya, agar masyarakat lebih cepat menangkap informasi-informasi positif pemerintahan serta berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan.

"Mohon dibantu untuk mendorong terbentuknya PPID tingkat gampong di seluruh Aceh. Karena keterbukaan informasi publik ini nantinya melahirkan kepercayan publik yang akhirnya akan muncul partisipasi publik dalam pembangunan," pintanya.

Dijelaskan, perolehan penghargaan nasional Aceh sebagai provinsi yang informatif cukup beralasan kuat. Selain ketersediaan informasi dan mudahnya akses informasi, Aceh merupakan provinsi yang sudah mempunyai Qanun terkait informasi publik.

Selain itu, jika dibandingkan provinsi lain, informasi Aceh yang dikecualikan hanya tinggal 65 jika merujuk UU. Selanjutnya, di Aceh terdapat 22 kabupaten/kota yang sudah menggunakan aplikasi PPID Pemerintah Aceh.

Zalsufran mengatakan Aceh juga telah memiliki 6.497 web gampong yang turut difasilitasi oleh Pemerintah Aceh.

"Kalau dilihat dari semakin terbukanya Aceh, seharusnya sudah layak mendapat apresiasi, karena tidak mudah untuk terbuka, tetapi Pemerintahan Aceh memberikan akses yang baik untuk rakyatnya," demikian Zalsufran.[]

Penulis:Sulaiman
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...