Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

Pengamat dari Unmuha:

Pemberian Dana Hibah Akhir Tahun Salah Prosedur

ISTIMEWADr.Taufik A Rahim
A A A

BANDA ACEH - Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dan pembangunan dari Universitas Muhammdiyah (Unmuha) Aceh,
Dr Taufiq Abdul Rahim mengatakan, sesungguhnya pemberian dana hibah kepada OKP, ORMAS tersebut salah prosedur dan tidak tepat sasaran.

Bila melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020, dijelaskan dana tersebut merupakan dana refocusing Covid-19.

Dana ini kata Taufiq digelontorkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh 426/1675/2020, yang ditandatangani Nova Iriansyah pada 22 Desember 2020, atau menjelang tutup buku dan laporan APBA 2020, 25 Desember 2020 atau paling lambat 28 Desember 2020.

Namun yang dipersoalkan adalah bahwa ini uang rakyat ataupun negara yang disalurkan melalui APBA yang sangat peruntukan, penggunaan dan penyaluran dana Covid-19 yang tidak tepat sasaran dinilainya sangat bermasalah.

Jika melihat dan berpegang pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, maka pertanyaannya apakah pemberian dana hibah ini sudah benar-benar sesuai dengan amanat pasal-pasal yang ada didalamnya?

Pertanyaan lainnya, apakah sangat krusialkah dana ini diberikan untuk OKP (Organisasi Kepemudaan), organisasi mahasiswa (BEM) Paguyuban dan underbow partai politik? Dengan dana mencapai Rp, 9,6 milyar untuk 100 organisasi.

"Jadi masyarakat patut curiga adanya konsipirasi dan campur tangan politisi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Partai Politik tertentu dan elite partai agar uang rakyat tersebut mesti keluar dengan berbagai cara, yang dikoordinasi organisasi tertentu," katanya, Senin (18/1/2021).

Kondisi ini ungkap Taufiq, sangat terkesan "kejar- tayang" dan mengelabui publik dengan dana refocusing. Bahkan saat ini ada organisasi mahasiswa dan OKP terpecah gara-gara uang hibah tersebut.

Semestinya tergas Taufiq, sebagai organisasi mesti independen, tidak memanfaatkan "politisasi anggaran" untuk kepentingan politik elite dan penguasa dan, mendapatkan "belas kasihan negara/Pemerintah Aceh" untuk mendapatkan menikmati "kerakusan uang rakyat" dana untuk aktivitas organisasi.

Jika pun terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), uang tersebut tersimpan dan dapat dilanjutkan atau digunakan sebagai kebijakan publik anggaran APBA tahun berikutnya.

Tentu keadaan ini masih efektif ditengah utang negara lebih sekitar Rp 6,074 triliun, dan kondisi neraca anggaran negara dan Aceh yang minus.

"Nah, jika benar ada masalah dengan "toke besar" dan perampok uang rakyat Aceh dari APBA, mengapa tidak diungkapkan saja, dari pada menjadi pengurus organisasi yang "cengeng", tidak memiliki integritas dan kompetensi hanya berharap "belas kasihan" ujarnya.

Hanya saja lanjut Taufiq A Rahim, mereka (yang menerima dana hibah) melaksanakan aktivitas dengan uang rakyat diakhir tahun, dan mulai melakukan praktik rekayasa laporan anggaran uang rakyat dengan berbagai trik dan cara," tutupnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...