Pembangunan Krueng Keureuto

Pembebasan Lahan Rampung Bulan Depan

SAMSUDINKepala Dinas Pertanahan Bener Meriah Mahfudah SH MH
A A A

BENER MERIAH – Kendati masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat terkait pembebasan lahan pembangunan proyek bendungan Kreung Keureto, karena pembebasan lahan tersebut mengacu peta tata ruang Pemerintah daerah Bener Meriah, bukan mengacu pada peta Amdal.

Bahkan, pihak Dinas Pertanahan Bener Meriah mengaku kerap mendapat teror dari orang yang tidak dikenal (OTK) via telepon. Namun Dinas Pertanahan optimis akan menyelesaikan pembebasan lahan tersebut paling lambat April 2020.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanahan Bener Meriah Mahfudah SH MH saat dikonfirmasi ACEHIMAGE.COM, Kamis (5/3/2020) di ruang kerjanya.

Dikatakan Mahfudah, untuk saat ini pihaknya telah melakukan tahap pendataan awal terhadap lokasi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan waduk Krueng Keureto di Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Syiah Utama.

“Menurut data BPS dan peta WBS luas areal yang terdampak pembangunan Kreung Keureto mencapai 159 hektar, masing-masing di Kecamatan Mesidah seluas 148 hektar dan Syiah Utama 11 hektar," jelas Mahfudah.

Terkait dengan adanya informasi penolakan dari masyarakat Rusip dan Tembolon Kecamatan Syiah Utama, yang meminta pembebasan lahan harus mengacu pada peta Amdal (Analisis dampak lingkungan) bukan mengacu pada peta tata ruang daerah Kabupaten Bener Meriah Mahfudah mengakui adanya penolakan.

Menurut Mahfudah, Amdal itu fungsinya untuk menerangkan dampak lingkungan, bukan menjadi dasar untuk menganti rugi.

“Amdal itu menjelaskan dampak lingkungan, disitu dijelaskan akibat dari dibangunnya bendungan maka akan berdampak genangannya kekabupaten Bener Meriah seluas 300 hektar, kemudian diperjalanan tidak terjadi yang 300 hektar tersebut tetapi 159 hektar berdasarkan data dari BPS itu,"ungkap Mahfudah.

Namun masyarakat disana, kata dia menyampaikan alat bukti sebagi alat bukti kepemilkikan sejenis SKP, mareka membuat berdasarkan peta Amdal makanya masyarakat mempertahankan untuk dilakukan pembayaran berdasarkan ukuran tersebut.

"Kalau pembayaran pembebasan lahan berdasarkan Amdal tentu salah karena Bener Meriah punya Qanun tata ruang jadi kita harus mengacu pada tata ruang. Terkait pembebasan lahan di Kecamatasn Syiah Utama sindiri sudah menurunkan tim namun ada kendala. Disamping petugas (staf) kita jumlah terbatas, dan ada kendala-kendala lainnya sehingga kita harus menungu sementara waktu tetapi bulan April 2020 akan selesai semuannya," pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...