Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Pembangunan Proyek Multi Years Disebut Kegiatan Ilegal

ISTIMEWADirektur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur
A A A

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) Aceh menganggap proyek multy years merupakan kegiatan illegal, karena tidak memiliki dokumen AMDAL.

Hal ini dibuktikan dengan tidak dapat dipenuhinya permintaan dokumen AMDAL oleh DLHK Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, Jumat (25/9/2020) dalam keterangan tertulis yang diterima acehimage.

Dari hasil akses informasi WALHI Aceh ke DLHK Aceh perihal permintaan dokumen AMDAL, dimana dalam surat balasan DLHK Nomor 660/3561/II tanggal 11 September 2020, bahwa informasi yang di ajukan oleh WALHI Aceh belum dapat di penuhi, artinya Pemerintah Aceh sudah melakukan perencanaan secara illegal yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan.

Seharusnya, kata Muhammad Nur, Pemerintah Aceh mengedepankan etika hukum lingkungan hidup dalam setiap perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.

Dok WALHI Aceh

"Pembanguan Ruas Jalan dalam kawasan hutan lindung juga harus dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, hingga kini WALHI Aceh belum mendapatkan dokumen terkait IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IPPKH menjadi keharusan kegiatan pembangunan dalam kawasan hutan lindung maupun konservasi," jelas M Nur.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH. peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/2019 tentang perubahan atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 / MenLHK/ Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Menurut WALHI, pembangunan jalan yang dilakukan dalam kawasan hutan seharusnya mempertimbang kawasan hutan lindung sebagai sumber air, dan juga dampak hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat.

Pembangunan 14 ruas jalan tersebut sebenarnya sudah bisa dihentikan karena DPRA sudah menolak dan membatalkan MoU, dengan dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 12/DPRA/2020 Tentang Pembatalan terhadap kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan beberapa Proyek melalui Penganggaran tahun jamak (Multy Years) Tahun anggaran 2020.

WALHI Aceh menduga Pemerintah Aceh memaksa kehendak untuk pembangunan 14 Ruas Jalan dalam kawasan hutan, sedangkan sumber anggaran pembangunan jalan tersebut tidak disepakati oleh DPRA.

"WALHI akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi control masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan pengadilan," demikian Muhammad Nur.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...