Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Masih banyak keluhan warga:

Pelayanan PDAM Jadi Sorotan Ombudsman

HT ANWAR IBRAHIMKantor Ombudsman
A A A

BANDA ACEH - Setelah minggu lalu melakukan diskusi terkait PLN, kali ini Ombudsman RI Perwakilan Aceh membidik pelayanan PDAM khususnya Tirta Daroy Banda Aceh.

Pada diskusi daring kemarin Ombudsman menghadirkan nara sumber antara lain Dr Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman Aceh, Farid Nyak Umar, ST Ketua DPRK Banda Aceh, dan T Novrizal Aiyub SE Ak serta sebagai moderator Ilyas Isti ST.

Diskusi daring via zoom meeting mengangkat tema "Menyoal Masalah PDAM" yang dilaksanakan pada Senin (11/5/2020) berlangsung dengan diskusi yang alot selama 1,5 jam.

Menurut Taqwaddin diskusi tentang PDAM Tirta Daroy sangat menarik karena banyak keluhan yang dapat di dengar terkait masih kurangnya suplai air bersih kepada warga.

"Namun kami dari Ombudsman belum menerima keluhan tersebut secara langsung ke kantor kami," kata Taqwaddin saat membuka acara tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya membuka ruang kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif untuk pelayanan PDAM ke depan yang lebih baik.

Ketua DPRK Banda Aceh dalam paparannya mengatakan bahwa DPRK mengapresiasi kerja PDAM selama ini yang sudah mulai membenahi dari dibandingkan dengan masa lalu.

"Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyak persoalan yang harus dibenahi oleh pimpinan PDAM sekarang, karena masih adanya keluhan warga yang kesulitan mengakses air bersih di kota gemilang ini" kata Farid Nyak Umar.

Berdasarkan data, kata Farid, PDAM Tirta Daroy sudah membangun jaringan pipa sekitar 1.500 km untuk Sambungan Rumah (SR) bagi 63.000 pelanggan.

Tentu ini sesuatu yang menggembirakan sehingga kita berharap PDAM dapat memberikan pelayanan yang maksimal berupa kualitas, kuantitas, dan kontiniunitas, serta keterjangkauan bagi masyarakat" lanjut politisi PKS ini.

Menanggapi komentar Kepala Ombudsman, Direktur PDAM Tirta Daroy T Aiyub menyampaikan bahwa saat ini setiap ada keluhan yang disampaikan oleh warga ditanggapinya secara cepat, sehingga langsung terselesaikan.

Dalam paparannya, Direktur PDAM Kota Banda Aceh itu mengakui masih banyak kekurangan dalam pelayanan selama ini.

"Iya kita akui masih banyak kekurangan, hal itu karena instalasi yang kita gunakan 70 % masih instalasi dasar buatan tahun 1975 yang mana pipanya berukuran kecil. Sehingga proses aliran air agak lambat," ungkapnya.

Selain itu ujarnya, ada terjadi kebocoran pipa di jalan-jalan, termasuk penggunaan pompa hisab oleh pelanggan.

"Jadinya rebutan air karena daerah yang jauh tidak kesampaian airnya, seperti Lampineung, Lampulo, Meuraxa debit airnya menjadi kurang" kata T Aiyub.

Selanjutnya perlu di sampaikan juga kepada masyarakat bahwa pelayanan PDAM juga bergantung pada PLN, ketika PLN mati maka otomatis proses distribusi air juga terhenti.

"Namun demikian, saat ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh masuk dalam kategori PDAM sehat di Aceh selain Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Tengah," tambah Ampon Yub.

Kemudian pada sesi tanya jawab secara langsung, Gemal Bakri salah satu peserta menanyakan apakah mungkin masyarakat mendapatkan air secara merata jika tidak menggunakan pompa air.

Direktur bekerja tanpa wakil

Selanjutnya Zainal Natural juga mengomentari terkait kinerja pegawai PDAM yang seakan-akan Direktur bekerja sendiri tanpa ada Wakil yang membantunya.

Lalu Ary Firmana yang menyarankan agar PDAM menggunakan jalur premium dari PLN supaya listriknya tidak padam dalam waktu yang lama.

Menanggapi hal itu, direktur PDAM T Aiyub yakin jika masyarakat tidak menggunakan pompa air maka distribusi air akan lebih bagus dan bisa dinikmati oleh semua penduduk kota Banda Aceh. Sedangkan terkait jalur premium PLN harganya masih kurang terjangkau.

Pada kesempatan akhir diskusi virtual tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh menyampaikan beberapa saran kepada Dirut PDAM yaitu supaya air yang didistribusikan siap minum dan halal, melaksanakan survey kepuasan pelanggan, serta pembenahan manajerial dan sumber daya manusia yang ada.

Pihak Ombudsman juga mengapresiasi terhadap pembenahan yang telah dilakukan oleh PDAM serta telah melakukan inovasi dengan membuka gerai di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh.

"Kami apresiasi terhadap perubahan yang telah dilakukan selama ini, semoga pelayanan PDAM Tirta Daroy kepan menjadi lebih baik," pungkas Dr. Taqwaddin.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...