Dirlantas Polda Aceh, Kombes. Pol. Dicky Sondani, SIK, MH yang diwakili Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kompol. T. Zainal Amri, SH, SIK menjadi narasumber peHTem edisi Senin 30 Mei 2022 episode ke 81 Tahun ke II dengan tema: Pelat Hitam Atau Pelat Putih?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Waladan Yoga

Pejabat yang Membuka Data Kesehatan Bupati Sarkawi dapat Dipidana

For acehimage.comDirektur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ramung Institute Waladan Yoga
A A A

ACEHIMAGE.COM - Polemik dibukanya data-data Kesehatan Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi diruang sidang DPRK Bener Meriah mendapat sorotan dari LSM Ramung Institute.

Direktur Ramung Institute Waladan Yoga menerangkan, data kesehatan seseorang besifat sangat rahasia dan tidak dapat bibuka begitu saja, jikapun harus dibuka kepublik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang ada.

Minsalnya data yang dibuka tersebut atas persetujuan pasien itu sendiri, untuk alasan penegakan hukum, atas perintah pengadilan dan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

"Hal ini kita soroti setelah data data Kesehatan tersebut dibuka dengan dibacakan diruang sidang DPRK Bener Meriah oleh seorang dokter yang dihadirkan saat itu," kata Waladan melalui rilisnya, Minggu, 30 Januari 2022.

Untuk itu, lanjut Waladan, harus ditelusuri terlebih dahulu, siapa yang memerintahkan data Kesehatan tersebut dibuka kepublik? Apakah sudah melalui tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan?

Kita berharap kepada setiap Pejabat publik di Kabupaten di Bener Meriah untuk lebih hati hati dalam membuka data kesehatan seseorang, karena ada aturan yang melarangnya.

"Data data Kesehatan tersebut bisa saja dibuka jika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Data Kesehatan adalah data yang dikecualikan dan bukan Data Publik yang dapat dibuka begitu saja," ujar Waladan

Setidaknya ada empat peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang kerahasian data pasien ini misalnya dalam Undang Undang tentang praktik kedokteran, Undang Undang tentang kesehatan, Rumah Sakit dan Undang Undang Tentang keterbukaan informasi publik.

Karena data kesehatan tersebut terlanjur dibuka dan disaksikan oleh banyak orang, kemudian juga sudah dikutip bagian dari pemberitaan maka kita sarankan pasien dan keluarganya untuk dapat menempuh upaya hukum. Karena ini sifatnya delik aduan, maka pasien yang datanya dibuka kepublik dapat membuat pengaduan kepada kepolisian. Harap Waladan

Ia menambahkan, jika kemudian dikaitkan dengan imunitas dari anggota DPRK, maka selanjutnya hal ini dapat diuji kembali dengan melaporkan terlebih dahulu tindakan membuka data kesehatan ini, biar nanti proses hukum yang akan mengukur apakah data kesehatan yang terlanjur dibuka ke publik itu tersebut masuk dalam kategori imunitas DPRK atau tidak.

Menurut hemat kita, setelah kita kaji, hal ini tidak masuk dalam ranah imunitas DPRK Bener Meriah, data data kesehatan ini juga dilarang dibuka oleh lembaga publik sekalipun seperti DPRK, kecuali DPRK melakukannya dengan cara yang benar, minsalnya dengan melakukan Pansus terlebih dahulu, itupun data data kesehatan yang didapatkan masih bersifat tertutup dan hanya dapat diketahui oleh anggota Pansus itu sendiri. papar Waladan

Kita merasa khawatir dengan sikap pejabat Bener Meriah yang serampangan membuka data kesehatan seseorang, hal ini dapat berimbas kepada orang lain.

"Jikapun DPRK mempertanyakan kondisi kesehatan Bupati Sarkawi, kita sarankan untuk mengikuti mekanisme dan tata caranya yang telah diatur oleh Tata Tertib DPRK Bener Meriah No 1 Tahun 2019, silahkan dilakukan dengan cara yang benar, misalnya membentuk Pansus terlebih dahulu, kemudian nanti dilakukan sidang Paripurna, sidang paripurna ini juga wajib dihadiri 3/4 dari jumlah anggota DPRK dan harus disetujui oleh 2/3 anggota DPRK Bener Meriah yang hadir dalam sidang paripurna pemberhentian Bupati, jadi harus dilakukan dengan cara yang benar,"  imbuhnya

Hak konstitusional DPRK sudah diatur dengan baik, tinggal dijalankan dengan benar, kita juga tidak bisa melarang jika DPRK melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Kita ingatkan Kembali membuka data Kesehatan seseorang terdapat konsekuensi pidananya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...