Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

PDA Minta Pemerintah Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Prancis

ISTIMEWAKetua Umum Partai Daerah Aceh (PDA), Tgk Muhibussabri A Wahab
A A A

BANDA ACEH- Ketua Umum Partai Daerah Aceh (PDA), Tgk Muhibussabri A Wahab mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang telah menyinggung perasaan umat Islam dunia sekaligus meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengusir Duta Besar Prancis dari Indonesia.

"Pernyataan Macron telah melukai perasaan kita semua selaku umat Islam di seluruh dunia, maka kita tidak layak bekerjasama dengan negara yang tidak menghormati nilai-nilai orang lain seperti Prancis, sudah seharusnya Presiden Jokowi mengusir Dubes Prancis dari Indonesia,"kata Tgk Muhibussabri dalam siaran pers, Jumat (30/10/2020).

Politisi yang akrab disapa Abi Muhib ini juga mengungkapkan, penghinaan Presiden Prancis terhadap Islam telah merusak konsep kebebasan berekspresi itu sendiri. Menurutnya, pernyataan itu juga telah mengusik perdamaian dunia yang seharusnya dijaga.

"Macron tidak paham arti kebebasan yang baik, bagaimana seharusnya menghormati nilai dan falsafah hidup orang lain yang dianggap berbeda, dan pernyataan itu telah merusak perdamaian dunia," tuturnya.

Abi Muhib juga meminta agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Prancis dengan mengusir Duta Besar Prancis dan memboikot semua produknya demi menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia sendiri, sehingga tidak menimbulkan gejolak lebih besar di dalam negeri.

"Pemerintah harus tegas kepada Prancis, jangan sekedar memanggil duta besarnya tapi mulai saat ini Pemerintah harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis serta memboikot semua produknya agar stabilitas di Indonesia terjaga, dan itu lebih terhormat untuk kita," tutup alumni Universitas Indonesia ini.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...