Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas baru, mareka diminta oleh pimpinan daerah untuk mendaftar (membuat) akun medsos Instagram. Permintaan Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali kepada ASN dan tenaga kontrak tertuang dalam surat edaran (SE) yang bernomor 480/2636/2020.

Terkait  Surat Edaran Nomor 450/21770

PCNU Aceh Besar Dukung Plt Gubernur Aceh

ISTIMEWAPengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Aceh Besar
A A A

ACEH BESAR - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Aceh Besar mendukung penuh langkah yang dilakukan plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait surat edaran nomor 450/21770 tanggal 13 Desember 2019 tentang larangan pengajian atau kajian selain i'tiqad Ahlusunah Waljamaah yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah, yang mana Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah yang memfasilitasi pengajian di musala kantor, para bupati/wali kota di Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA), kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian/non kementerian di Aceh.

"PCNU Aceh Besar mendukung dan siap mengawal SE Plt Gub Aceh demi terciptanya kedamaian dan ketentraman di tengah masyarakat dalam beribadah, belajar dari timur tengah konflik sektorian berawal dari banyaknya aliran yang menjurus kepada saling membit'ahkan dan mengkafirkan kelompok lain, sudah sangat tepat di Aceh hanya ada satu Mazhab yakni ahlussunah waljamaah Syafi'iyah dan Asy'ari ah kerena mayoritas masyarakat Aceh  dari dulu hanya beribadah dengan Mazhab tersebut,”ujar Tgk Muhammad Hafiz Ketua Tanfiziyah PCNU Aceh Besar melalui keterangan pers yang diterima acehimage, Rabu (1/1/2020).

Tgk. Muhammad Hafiz juga menambahkan dengan adanya surat edaran tersebut dapat menyikapi secara serius perkembangan terakhir dari pengajian-penagjian yang dilaksanakan di masjid, musalla instansi pemerintah yang menimbulkan gesekan dan memicu kepada retaknya ukhuwah dan sersaudaran masyarakat aceh selama ini, sebagai salah satu contoh penoloakan dan pembubaran paksa ustaz Firnanda beberapa waktu lalu, dan lainnya.

"Saya melihat langkah melalui surat edaran plt Gubernur juga ada hubungan dengan Rekomendasi Rakor Ulama dan Umara pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2019 lalu di Hotel Grand Nanggroe Aceh, yang mana dalam rakor tersebut menghasilkan beberapa poin yaitu, dalam rangka menuju Aceh Hebat, diperlukan penguatan akidah yang mengacu kepada aqidah Ahlusunah Waljamaah. Aceh harus bangga dengan syariat Islam sebagai keistimewaan Aceh. Dan rekomendasi lain yakni Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bersama MPU Aceh/MPU Kabupaten/kota harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ajaran sesat yang memisahkan atau membenturkan antara syariat dan hakikat," tambah pimpinan Dayah Ruhul Falah Samahani tersebut.

Maka, untuk menjaga ukhuwah dan persaudaraan serta tidak menimbulkan gesekan di antara jamaah yang berbeda pandangan, pimpinan Dayah Ruhul Falah Samahani ini mengatakan wajib mendukung dan mengawal bersama jalannya intruksi surat edaran tersebut.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...