Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri ST, narasumber peHTem edisi Kamis 24 Juni 2021 episode 50 dengan tema: Dewan Partai Aceh Sibuk Pokir, Peringatan Muzakir Manaf Serius atau Sensasi?, dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

PB HMI Minta Gubenur Aceh Tidak Melanjutkan Izin PT LMR

ISTIMEWAMantan Ketua Umum HMI Cabang Takengon, Suyanto
A A A

TAKENGON -  Wikil Bendahara Umum PB HMI,  Suyanto meminta Gubenur Aceh agar tidak menerbitkan lagi izin apapun kepada PT Linge Mineral Resources ( PT LMR )  yang beroprasi di Linge kabupaten Aceh Tengah. Hal ini di sampaikan melalui rilisnya kepada media ini, Sabtu,  29 Mei 2021

Suyanto menjelaskan,  masa eksplorasi PT Linge Mineral Resources akan berakhir pada Bulan Juni 2021 ini dan saat ini mereka tengah mempersiapkan dokumen kajian Amdal, yang mana ini merupakan salah satu syarat bagi perusahaan tambang untuk bisa beroprasi.

Jika ini terus di biarkan tidak lama lagi perusahaan raksasa itu akan merusak alam Aceh (Kususnya Gayo). Maka kami minta Nova Iriansyah selaku Gebenur seharunya bersikap tegas terhadap perusahaan yang berencana merusak daerah ini. Ungkap Anto

Menurutnya, kehadiran perusahaan tambang emas tersebut akan menimbulkan dampak kerusakan serius terhadap lingkungan hidup,  soial dan perekonomian masyarakat, karena mayoritas masyarakat Gayo merupakan petani yang sangat bergantung dengan alam untuk bertahan hidup.

Kita menolak keras hadirnya perusahaan tambang di daerah Gayo dan Kami meminta Gubenur Aceh untuk tidak mengeluarkan izin apapun untuk perusahaan tambang ini, Tegasnya.

Meskipun dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara secara Umum proses perizinan pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Namun, ini tidak berkaku untuk Aceh karena dalam UU tersebut di Pasal 173 A juga disebutkan, "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut, " ujar Anto

Anto menambahkan, Aceh memiliki Kekhususan dalam mengelola keyayaan alamnya sendiri sebagiamana diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2006.Bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara di Aceh.

Artinya masih sangat mungkin bagi Pemerintah Aceh mencabut atau tidak memberikan Izin bagi perusahaan tambang PT Linge Mineral Resources beroprasi di Aceh.

Demisioner Ketua Umum HMI cabang Takengon ini juga berharap kepada seluruh masyarakat Gayo agar terus sama sama menolak hadirnya tambang di daerah itu.

Menolak hadirnya  perusahaan tambang adalah suatu keharusan bagi kita masyarakat Gayo,  tidak Ada kata kompromi dengan oligarki yang akan merusak dan mencuri hasil kekayaan Alam kita. Jangan sampai kita mewariskan bekas galian lubang besar dan rusaknya alam pada anak cucu kita nanti. Tutupnya

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...