Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), Dr. Samsuardi, MA, menjadi narasumber peHTem edisi Senin, 3 Oktober 2022 episode ke 13 Tahun ke 3 dengan tema: Benarkah di Bawah Tangan Alhudri Pendidikan Aceh Terpuruk? yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Tolak Kenaikan BBM

Organda Bener Meriah: Kenaikan Harga BBM Berdampak Inflasi

SamsuddinPj Bupati Bener Meriah hadiri audensi terkait penolakan kenaikan harga BBM oleh Organda, HPSBM dan sejumlah Mahasiswa
A A A

ACEHIMAGE.COM – Wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat mendapat penolakan dari berbagai kalangan terutama dari kalangan mahasiswa.

Unjuk rasa penolakan wacana kenaikan harga BBM itu terus  terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Tak ketinggalan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi angkutan darat (Organda) Kabupaten Bener Meriah dan Himpunan Pedagang Sayur Bener Meriah (HPSB) turut menolak wacana kenaikan harga BBM tersebut, sebab, kenaikan harga BBM akan berdampak kepada inflasi.

“Jika harga BBM naik, tentu itu akan berdampak inflasi terhadap barang lainnya yang dapat merugikan rakyat,”kata Sekretaris Organda Bener Meriah, Sahruddin dalam acara audiensi dengan pihak Legislatif dan Eksekutif Bener Meriah, Rabu, 31 Agustus 2022 di DPRK setempat.

Menurut Sahru, kita menyadari kalau kita tolak pun pemerintah Pusat tetap menaikan harga BBM dengan berbagai alasan, namun, kita berharap Pemerintah punya solusi terhadap dampak yang timbul akibat kenaikan harga BBM tersebut.

Sebab, ketika wacana kenaikan harga BBM itu telah beredar luas, masyarakat yang kita pantau di beberapa SPBU telah melakukan panic buying dan terlihat di beberapa SPBU antrian panjang terjadi.

Justru itu, ada tawaran yang harus kita sepakati bersama minimal bentuk penolakan harus tetap kita sampaikan. “Artinya, walaupun di Bener Meriah kita sudah buat solusi, karena di Kabupaten lain  belum ada penawaran-penawaran  solusi dampak dari kenaikan BBM ini,” kata Sahru.

Sementara itu, Ketua Organda Bener Meriah, Azwin ABL menyebutkan, pihaknya bisa menerima kenaikan harga BBM tersebut tetapi dengan catatan, Pemerintah harus memberikan insentif kepada angkutan umum, baik angkutan barang, dam truk dan angkutan lain.

“Kalau BBM jadi naik, kami akan minta insentif,” ujar Azwin

Menurutnya, insentif itu diperuntukan untuk mengurangi biaya operasional. Tujuannya, agar angkutan umum dapat bersaing dan mengurangi operasional dengan angkutan pribadi.

“Dengan insentif tersebut, tarif angkutan umum bisa ditekan, tanpa adanya insentif tidak bisa dicegah kenaikan,” sebut Azwin

Dalam hal ini, organda meminta intensif diantaranya, penghapusan pajak kendaraan untuk angkutan umum, penghapusan bunga bank untuk peremajaan angkutan umum, penghapusan biaya retribusi dan memberikan kompensasi terhadap sopir angkutan, serta penghilangan bea masuk suku cadang kendaraan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj ) Bupati Bener Meriah Drs Haili Yoga menyampaikan, kenaikan harga BBM ini tidak dapat kita hindarkan untuk yang perlu kita lakukan hari ini adalah mengkaji kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk mencari solusi terbaik.

“Kita mengapresiasi cara kawan-kawan Organda dan HPSBM dalam menolak kenaikan harga BBM, nanti hasil yang kita sepakati ini disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Haili Yoga.

Ia menambahkan, dengan solusi yang teman-teman tawarkan akan menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait, justru itu langkah-langkah yang bijak.

Sementara itu, Plt Sekda Bener Meriah, Armansyah dalam kesempatan itu menjelaskan, kenaikan harga BBM akibat dampak situasi global dunia terjadi perang antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu isu yang terpenting adalah, bahwa selama ini Pemerintah pusat melakukan subsidi kepada beberapa jenis BBM terutama solar. Selama ini, BBM subsidi itu dinikmati oleh yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi.

Untuk memberikan minyak bersubsidi kepada yang berhak menerima, beberapa bulan yang lalu kita mendengar calon penerima minyak solar bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina, ternyata itu juga belum efektif.

‘Akibatnya, masyarakat ekonominya lemah yang ada di pedalaman tidak mendapat haknya penerima minyak bersubsidi tersebut, bahkan banyak masyarakat baik di daerah lain dan Bener Meriah tidak membeli minyak di SPBU, tetapi mereka membelinya di pengecer-pengecer yang ada di Desa sehingga sasaran subsidi itu tidak tepat,” ungkap Arman.

Maka beban pemerintah pusat terkait subsidi, kata Arman, mencapai 500 triliun rupiah/tahun, oleh karenanya Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengalihkan subsidi tersebut untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) langsung kepada masyarakat yang betul-betul penerima subsidi tersebut secara tunai.

“Sebagaimana arahan Menteri keuangan tersebut, masyarakat penerima akan menerima tahap bulan pertama dan kedua 300 ribu/per orang sesuai data yang disampaikan oleh DTKS. Sebahagian lagi diberikan subsidi kepada pekerja upahnya dibawah 3 juta,” jelas Arman

Dari anggaran yang mencapai 500 triliun tersebut, selain dialihkan untuk BLT dan membatu pekerja yang upahnya di bawah 3 juta maka sebahagian lagi dialihkan untuk pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan sarana-sarana kesehatan itu yang akan dilakukan pemerintah terhadap pencabutan subsidi tersebut. Terang Plt Sekda Bener Meriah itu.[]

Komentar

Loading...