Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kewenangan kepada 14 kabupaten/kota di Aceh bersama 88 Kabupaten/Kota lainnya yang berstatus zona hijau atau belum terdampak Covid-19, untuk membolehkan masyarakat melaksanakan kegiatan yang produktif.

Dalam diskusi daring:

Ombudsman, Mencegah Bencana Banjir, Komitmen Bersama Penting

ISTIMEWABanjir di Kota Banda Aceh beberapa waktu yang lalu
A A A

BANDA ACEH -- Ombudsman RI Perwakilan Aceh kembali melakukan diskusi daring dengan menghadirkan narasumber yang kompetensinya sangat di perhitungkan bidangnya.

Mareka antara lain Ir. Sunawardi M Si (Kepala Pelaksana BPBA), Eko Nur Wijayanto SHut MSi (Kepala BPDASHL Krueng Aceh).

Selain mareka dari birokrat, ada juga dari akademisi yaitu Dr Ir Syahrul MSc (Ahli Hidrologi) dan Dr Ir Nazli Ismail M Si (Ketua Prodi Magister Ilmu Kebencanaan Unsyiah) serta Dr Taqwaddin Husin (Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh).

Diskusi daring yang dilakukan pada, Kamis (14/5/2020) mengangkat tema "Upaya Penanggulangan Bencana Banjir."

Dalam sambutannya, kepala Ombudsman Aceh Dr Taqwaddin Husin menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang terjadi di beberapa wilayah Aceh saat ini.

"Ombudsman ikut berduka atas musibah banjir dan berharap semua pihak menyelesaikan masalah ini dengan cepat sehingga pelayanan publik dapat kembali normal," kata Taqwaddin.

Kepala pelaksana BPBA Aceh, Ir Sunawardi ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut, kendati saat itu dia mengaku sedang dalam perjalanan dari Pidie Jaya menuju Takengon, Aceh Tengah.

Dalam diskusi tersebut Sunawardi mempaparkan penyebab terjadinya banjir saat ini menurutnya karena banyak pembangunan tidak mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), selain itu ada juga akibat perusakan alam berupa perambahan hutan dan illegal logging.

"Yang memicu terjadi bencana karena saat ini pembangunan banyak yang melanggar RTRW, juga banyak terjadi perambahan hutan dan illegal logging sehingga terjadilah bencana" kata Sunawardi.

Intinya kata Sunawardi, untuk penanggulangan banjir harus ada perencanaan dari hulu ke hilir dan perlu ada koordinasi dari semua sektor.

Pasca terjadi banjir bandang di Aceh Tengah

Sedangkan ahli hidrologi Dr Syahrul, menyebutkan kondisi curah hujan saat ini pada posisi ekstrem, ditambah lagi dengan kegiatan cocok tanam masyarakat pada posisi lahan yang kemiringannya 45, sehingga berbahaya dan ini ikut berperan mendatangkan banjir.

"Nanjir baru-baru ini karena banyak muara yang tertutup dengan sendimentasi, yang membuaf air tertahan dan tidak dapat mengalir dengan baik," tutur Syahrul.

Penyebab banjir kota Banda Aceh karena drainase

Sementara Eko Nur Wijayanto, Kepala BPDASHL Krueng Aceh menceritakan laju deforestasi di Aceh saat ini sangat tinggi. Sehingga potensi bencana khususnya banjir dan longsor sangat besar.

"Kita harus melakukan mitigasi bencana, apa lagi saat ini laju deforestasi sangat tinggi, banyak tutupan hutan yang hilang. Sehingga potensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor sangat besar," ungkap Eko.

Terkait dengan banjir yang terjadi di kota Banda Aceh beberapa saat lalu, dia mengatakan sebenarnya penyebab bukan pada Krueng Aceh, tapi karena drainase.

"Kalau Krueng Aceh mampu menampung debit air tersebut. Namun banjir terjadi karena drainase kota Banda Aceh yang kurang optimal sehingga air tidak dapat mengalir ke sungai" ungkap Eko.

Diskusi tidak berhenti disitu, karena Dr Nazli Ismail, ikut berpendapat pada kesempatan tersebut. Dia menegaskan bahwa upaya penghijauan perlu dilakukan. Karena saat ini banyak terjadi kerusakan hutan Aceh sehingga menyebabkan banjir.

Berdasarkan hasil diskusi ini, pihak Ombudsman akan menyampaikan saran sebagai masukan kepada eksekutif maupun pihak legislatif Pemerintah Aceh.

Yang pasti Ombudsman akan meminta pemerintah Aceh meoptimalkan implementasi produk legislasi (Qanun) dan regulasi yang dinilai sudah cukup memadai.

Hukum lingkungan harus ditegakkan

Kemudian perlu adanya komitmen bersama untuk upaya prevensi, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana. Dan terakhir, memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh.

Longsor di Bener Meriah

"Hasil diskusi kali ini kita menyimpulkan beberapa point yang nantinya kita sampaikan kepada Pemerintah Aceh, baik kepada eksekutif maupun legislatif. Dan kita berharap Qanun- Qanun Aceh terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di implementasikan dengan maksimal oleh pemerintah Aceh.

"Ya, seperti Qanun Aceh tentang Sumber Daya Air, Qanun Aceh tentang Lingkungan Hidup, Qanun Aceh tentang RTRW, kita juga minta Qanun tentang Pendidikan Bencana segera disahkannya," imbuh Taqwaddin

Selanjutnya dia mengajak semua komponen, baik NGO, kalangan bisnis, masyarakat lokal untuk bersama melakukan upaya prevensi, mitigasi, dan pengurangan risiko bencana (PRB). Hal ini penting, karena apabila terjadi bencana maka yang menderita kerugian material dan immaterial adalah kita semua" lanjutnya.

"Kami meminta aparat penegak hukum agar lebih peduli melakukan upaya penegakan hukum lingkungan terkait dengan perusakan hutan" harap Dosen Hukum Lingkungan dan Magister Ilmu Kebencanaan Unsyiah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...