Komisi IV DPRK Banda Aceh melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala Pukesmas di Kota tersebut. Pertemuan ini membahas penanganan COVID-19 yang terus merambah di ibu Kota Provinsi Aceh. Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengharapkan untuk daerah tersebut agar dilakukan pengadaan alat tes uji swab oleh Pemerimntah setempat. "Turut juga bertemu dengan direktur RSUD Meuraxa, dari pertemuan itu sangat banyak menemukan permasalahan baru, yaitu claster-claster baru yang terbentuk di Kota Banda Aceh," kata Tati Meutia Asmara kepada wartawan usai pertemuan dengan mitra kerja,Kamis (6/8/2020).

Demi Rakyat

Nova Tandatangani MoU CSR dengan Perusahaan

HT ANWAR IBRAHIMPelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT.
A A A

BANDA ACEH -Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT menegaskan tujuan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan sejumlah perusahaan demi kesejahteraan rakyat Aceh.

Penandatangan MoU tersebut terkait pelaksanaan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Aceh, agar program itu tidak tumpang tindih dengan program pemerintah Aceh.

"Kita berharap program ini tetap lebih sinkron, tidak tumpang tindih dan terarah," kata Nova Iriansyah, Rabu (23/10/2019).

Selain itu, MoU di tandatangani untuk tidak mengulangi apa yang telah terjadi di Aceh Utara.

"Dimana dulu Industri besar ada disana, tapi tetap meninggalkan kemiskinan," kata Nova.

Hadir pada acara itu Kepala Bappeda Aceh, dan pimpinan SKPA terkait serta para pimpinan perusahaan sebagai pelaksana Program Corporate Social Responsibility.

Menurut Nova, MoU tersebut dilakukan untuk mengarahkan CSR dari Do Look Good ke Community Development atau dari yang bersifat komsumtif ke produktif lewat community development.

Menekan angka kemiskinan, karena kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional yaitu 15,32 sedangkan target nasional antara 8-9 persen.

Upaya lainnnya memperbanyak dana swasta sebagai upaya menggeliatkan ekonomi.

"Karena itu, kehadiran CSR ini perlu didukung bersama agar tercipta hubungan harmonis antara dunia usaha, masyarakat serta Pemerintah Aceh," ujar Nova.

Tentu saja kata Nova, dalam  menjalankan program ini, Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari dunia usaha yang menjalankan aktivitas bisnisnya di Aceh.

Adapun bagi Pemerintah Aceh, CSR sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Peningkatan kesejahteraan sosial kata Nova, merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan Pemerintah Aceh, terutama untuk perlindungan kelompok rentan dan masyarakat miskin.

"Jadi ini merupakan sebuah langkah yang patut kita apresiasi, sebab dengan ada dukungan CSR, maka  berbagai potensi ekonomi yang ada di masyarakat akan dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Perusahaan lainnya  yang beroperasi di Aceh juga kita himbau untuk bisa menyusul langkah ini," ujarnya.

Sebenarnya kata Nova, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan MoU dengan Pemerintah Aceh.

Sebab pada prinsipnya program CSR tetap dilaksanakan oleh Perusahaan. Namun perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama Pemerintah Aceh dengan monitoring terbuka dan transparan.

"Lagi pula, nilai dana CSR ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 (satu) persen total produksi yang dihasilkan setiap tahun," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah Aceh tetap mendorong perusahaan- perusahaan di Aceh untuk bekerjasama dengan Pemerintah.

"Bila perlu, kami akan menerapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendukung kebijakan ini," tegasnya.

Ksrena kehadiran dana CSR kata Nova merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungan sekitarnya dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, mengoptimalkan sumber daya dan sumber ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Tidak jarang pula dana CSR digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...