Sekretaris Pusham Unsyiah, Suraiya Kamaruzzaman, menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 20 Januari 2022 episode ke 44 Tahun ke II dengan tema: Apakah Cambuk Solusi Terakhir Bagi Predator Seksual?, yang dipandu oleh host Siti Aminah Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Fraksi Gerindra DPR Aceh:

Mustahil SiLPA Aceh 2021 Rp 0

MC DPR ACEHKetua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs. Abdurrahman Ahmad
A A A

ACEHIMAGE.COM - Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Drs. Abdurrahman Ahmad menanggapi target Pemerintah Aceh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 Rp. 0,-.

"Itu mustahil, tidak mungkin terjadi, paling hanya sekitar 25 persen lagi anggaran bisa terserap," kata Abdurahman dalam Rapat Paripurna DPRA tentang pembahasan Rancangan APBA tahun 2022 di Banda Aceh, Selasa (30/11/2021) malam.

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu juga mengungkap keprihatinannya terhadap kinerja Pemerintah Aceh saat ini, terutama dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021.

“Kita prihatin dengan kinerja Pemerintah Aceh, dalam hal realisasi anggaran yang telah kita sahkan pada 30 November tahun 2020 lalu. Tetapi sampai hari ini realisasinya baru 48 persen dan kita hanya memiliki waktu 1 bulan lagi, sedangkan anggaran yang belum terealisasi 51 persen. Kita pesimis dapat direalisasikan,” ungkap Abdurahman.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan ada beberapa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tidak tercapai, diantaranya seperti Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp3 trilliun lebih, kemudian rumah layak huni sebanyak 30.000 unit.

“Tapi sekarang PAA kita masih Rp2,5 T dan rumah layak huni yang baru dibangun 8.800 unit, kalau nanti tahun 2022 akan dibangun 7000 berarti jumlahnya hanya 15.800 unit. Dan ini jelas tidak sampai dari target RPJM,” ujar Abdurrahman.

Kemudian Abdurahman menilai, pertumbuhan ekonomi Aceh juga belum tercapai dan beberapa aspek yang tidak tercapai termasuk pembangunan jalan dan hal-hal lainnya.

“Di sini jelas ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan target RPJM. Padahal ini adalah tahun terakhir pemerintahan Irwandi-Nova. Kalaupun katanya dapat direalisasikan dengan anggaran yang masih tersisa 51 persen lagi dalam jangka 1 bulan, ini jelas tidak mungkin. Karena maksimal anggaran yang bisa diserap hanya Rp5 miliar, tidak boleh lebih,” jelasnya.

Karena itu, Abdurrahman mengingatkan Pemerintah Aceh kedepan harus membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terukur dan terperinci.

“Ini harus menjadi catatan agar Pemerintah Aceh tidak mengulangi hal yang sama. Dan kita berharap di tahun 2022 nanti, anggaran bisa terserap dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” tutupnya.

Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...