Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis, 6 Oktober 2022 episode ke 14 Tahun ke 3 dengan tema: Peran Anggota DPRA dalam Memperjuangkan JKA yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Melalui Pandangan Umum

Mulai Dari PAD, Pupuk Bersubsidi, Mutasi Pejabat Hingga Pasar Ikan Disorot Anggota DPRK Bener Meriah

SamsuddinSalah satu anggota DPRK Bener Meriah menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023
A A A

ACEHIMAGE.COM – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK ) Bener Meriah secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya, dalam rapat paripurna pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dan Prioritas Plafon Angaran Semenatara (PPAS) tahun angaran 2023 masa persidangan II.

Dalam pandangan umumnya, para anggota DPRK Bener Meriah menyoroti banyak hal, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target setiap tahunya, mutasi serta penempatan pejabat, manajemen RSUD Munyang Kute, kelangkaan pupuk bersubsidi, reklame tanpa izin, hingga keberadaan pasar ikan.

Diantaranya, Syafri Kharuddin yang sangat getol menyoroti minimnya PAD dari beberapa item sumber pendapatan yang menunjang peningkatan PAD.

“Kita memiliki beberapa item yang dapat menunjang peningkatan PAD, tetapi kok malah setiap tahunya PAD tidak memenuhi target,”kata Syafri Kharuddin  saat menyampaikan pandangan umumnya. Senin, 8 Agustus 2022.

Syafri mensinyalir ada ketimpangan, dan menduga ada kebocoran-kebocoran yang masuk ke PAD kelompok atau kas masing-masing pribadi sehingga pendapatan asli daerah minim.

“Guna untuk mengoptimalkan PAD dari sumber-sumber yang dapat menunjang peningkatan PAD, kami meminta Pj Bupati Bener Meriah melakukan sidak agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran,”pinta Syafri.

Sementara itu, Sapri Gumara dalam pandangan umumnya menerangkan, biasanya, dalam setiap pergantian pimpinan selama satu sampai tiga minggu kedepannya pasca dilantik selalu mendapatkan pujian.

“Dari pengalaman belakangan ini, setiap pergantian pimpinan selalu mendapat pujian dengan berbagai penilaian. Ada yang mengatakan ini baru pemimpin tidak seperti pemimpin yang sebelumnya, ada juga yang mengatakan ini baru pemimpin yang memihak kepada rakyat. Serta pujian-pujian lainnya. Akan tetapi  ditengah perjalanan baru muncul berbagai persoalan dan cibiran yang mengatakan seperti parahan pemimpin yang sekarang ketimbang yang kemarin,”kata Gumara.

Hal itu pengalaman yang sudah kita amati dalam setiap pergantian pimpinan selama ini, entah itu penilaian objektif atau subjektif saya kurang paham. Yang jelas pasca dilantik, banyak kelompok kelompok yang mendampingi, pergi berduyun-duyun kemana pemimpin itu pergi. Ujar Gumara.

Artinya, kata Gumara, dari pengalaman-pengalaman tersebut Pj Bupati dapat mengambil iktibar. “Maksud saya, ketika Pj memimpin Bener Meriah ini hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi, kalau itu sampai terjadi berarti kita jatuh kedalam lubang yang sama,”jelas politisi Demokrat itu.

Yang patut kita syukuri, Pj Bupati Bener Meriah itu bukan berasal dari politikus atau diusung partai sehingga tidak ada kota-kota antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Untuk itu, lanjut Gumara, saya sepakat untuk berjuang bersama-sama baik ditingkat Provinsi maupun pusat melalui jalur partai bagi anggota DPRK dan kementerian masing-masing bagi Kepala SKPK untuk menjemput program yang bersumber dari APBA maupun APBN.

Di sisi lain, anggota DPRK lianya, Baitul Hakim mempertanyakan kenapa banyak pegawai dan dokter spesialis di RSUD Munyang Kute meminta pindah, ada apa dengan RSUD Munyang Kute.

“Banyak staf di RSUD Munyang Kute meminta pindah ke Puskesmas-Puskesmas, dan juga dokter spesialis anestesi minta pindah,  ada apa dengan managemen rumah sakit tersebut ,”tanya politisi Golkar itu.

Baitul Hakim dalam pandangan umumnya tersebut juga menerangkan, ruang kelas di RS Munyang Kute sudah tidak layak, sebab, selain WC yang sering sumbat terkadang sprei tempat tidur juga tidak terpasang, malah diminta kepada keluarga pasien. Ungkap Baitul

Sedangkan Andi Sastra meminta Pj Bupati Bener Meriah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu berkoordinasi yang baik dengan legislatif, dan bekerjasama dengan ulama dan seluruh elemen masyarakat.

Andi juga mengharapkan Pj Bupati dan Plt Sekda dapat menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR ) yang belum selesai salah satunya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Selama ini kami sering mendengar keluhan dari masyarakat terkait hilangnya pupuk bersubsidi di kios-kios, meskipun tersedia namun dijual diatas harga HET. Sehingga para petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal,”sebut politisi Hanura itu.

Untuk itu, kami meminta kepada pihak-pihak terkait agar menertibkan “mafia-mafia” pupuk bersubsidi di daerah ini karena sangat meresahkan petani di Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu, kami meminta Pemkab Bener Meriah mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat. “Saya juga meminta dinas pertanian melalui Pj Bupati agar melatih para petani membuat pupuk organic, hal itu bertujuan mengurangi ketergantungan kepada pupuk bersubsidi saat musim tanam,”tegas Andi Sastra.

Andi juga menilai Dinas terkait kurang koordinasi sehingga berakibat hilangnya potensi PAD, ia mencontohkan wajib pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana IMB belum diterbitkan tetapi bangunan sudah berdiri dimana-mana dan itu tidak ada tindakan terkesan pembiaran, sehingga mengakibatkan tidak masuknya distribusi IMB ke Kas daerah.

Untuk itu Andi meminta Pj Bupati memerintahkan instansi terkait untuk segera menertibkannya.

Wen Kusumandana Mimija, dalam pandangan umumnya menyoroti keberadaan pasar ikan Simpang Tiga setelah sempat ditempati para pedagang ikan namun belakangan ditinggal lagi dengan alasan sepi pembeli.

Politisi Nasdem itu meminta sikap tegas instansi terkait untuk memfungsikan pasar yang telah dibangun.”Saya mengharap pra pedagang ikan di seputaran Simpang tiga yang berjualan dipinggir jalan untuk diarahkan kembali berjualan di tempat yang telah disediakan pemerintah,”pintanya.

Begitu juga dengan pasar Pondok Baru, lanjutnya, belakangan sudah ada menimbulkan masalah antara pedagang dengan masyarakat sekitar akibat limbah pasar.

“Mari kita berpikir sudah layakkah pasar ikan itu, atau apakah pasar ikan pondok baru itu harus di relokasi ke tempat lain, sebab sudah terjadi polemik di pasar sekarang ini, akibat limbah yang dinilai masyarakat berbahaya bagi kesehatan mereka,”tanja Wen Dana.

Berbeda dengan yang lainnya, Darwinsyah politisi Golkar minta Pemkab Bener Meriah untuk mengupayakan Dinas Pemuda dan Olahraga, sebab selama ini bidang kepemudaan dan olahraga masih ditangani bidang di bawah Dinas Pariwisata.

“Sebagai wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet yang berprestasi, sudah selayaknya kita memiliki Dinas yang khusus membidangi olahraga,”pinta Darwin.

Dari pantauan media ini saat pelaksanaan rapat rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023, kebanyakan anggota DPRK Bener Meriah itu mengingatkan Pj Bupati Bener Meriah agar selektif dalam menempatkan Kepala Dinas, Pejabat Eselon III, maupun eselon IV.

Karena, hingga saat ini mereka menilai, masih terdapat pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan disiplin ilmu serta serta  tidak melalui Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). []

Komentar

Loading...