Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

KIP Tetapkan Tahapan Pilkada

Muda Seudang Siap Kawal Proses Pilkada Aceh

TribunIlustrasi Pilkada
A A A

BANDA ACEH - Muda Seudang Partai Aceh menyambut baik putusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang telah menetapkan tahahan Pilkada Aceh.

Dimana Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh telah menyepakati Pilkada Aceh digelar pada 2022. Tahapan Pilkada di Aceh rencananya dimulai pada April 2021 dan pencoblosan dijadwalkan pada 17 Februari 2022.

Ketua Harian Muda Sedang Partai Aceh Mulia Abdul Wahab menyatakan pihaknya siap mengawal proses pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 nanti.

"Kami, Muda Seudang siap menjadi patron generasi muda dalam menyukseskan Pilkada Aceh 2022. Dan juga sangat sigap dalam mengawal hal ini,” tegas Mulia.

Mulia kepada wartawan menyampaikan pada November 2020 lalu, Muda Seudang telah melaksanakan FGD yang melibatkan KIP Aceh, Pemerintah Aceh, DPRA, Akademisi dan Kalangan Muda.

Dimana hasil rekomendasi dari FGD tersebut diteruskan dengan surat pernyataan sikap kepada KIP Aceh pada Desember 2020 dengan nomor 015/DPP-MSPA/XII/2020 sebagai bentuk dukungan.

Pada awal Januari 2021, KIP Aceh memberikan surat balasan yang bernomor 50/HK-SD/11/Prov/2021 dengan perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh dengan isi tentang perkembangan persiapan, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pilkada.

Muda Sedang Partai Aceh

"Muda Seudang terus berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Pada kesempatan ini kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat terutama pemuda untuk mengambil peran,” tutur pemuda kelahiran Pidie itu.

Disisi lain, Muhammad Ridwansyah selaku Kepala Advokasi, Politik dan Hukum Muda Seudang Sayap Partai Aceh mendukung penuh Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 harus didukung total oleh Pemerintah Aceh.

Hal ini berkaitan perencanaan program dan anggaran dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah dana ini harus disiapkan oleh Pemerintah Aceh sendiri, artinya APBA 2022 yang disiapkan di tahun 2021 ini harus memplotkan anggaran dana karena hal ini memang perintah konstitusional.

Kemudian, kata dia, ketika pandemi covid-19 ini belum berakhir maka dana hibah daerah untuk pilkada Aceh 2022 dipastikan akan terhambat walaupun daerah wajib menganggarkan dana pilkada.

“Pemerintah Aceh bisa saja memakai dana anggaran di unit lain tanpa meminta bantuan APBN, keseriusan ini akan kita lihat kembali ketika DPRA dan Pemerintah Aceh dalam hal membahas APBA 2022 nantinya," sebut Muhammad Ridwansyah.

Menurut Ridwansyah poin yang penting adalah penyesuaian SK tahapan di atas harus selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap tahapan, program dan jadwal dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

“Artinya dalam tahapan pilkada Aceh 2022 yang sudah dikeluarkan tidak memuat penyesuaian dengan penanganan covid-19 yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Jangan sampai kita pesta demokrasi tetapi protokoler kesehatan diabaikan oleh KIP Aceh sebagai penyelenggara, karena pilkada Aceh 2022 sama pentingnya dengan penanggulangan covid-19,” tutupnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...