Polres Bener Meriah melalui Satreskrim telah menetapkan tersangka dan menahan dugaan pembuatan ijazah palsu, pada Sabtu (23/1/2021) lalu. Tersangka yang ditetapkan yakni , AS (37) yang merupakan staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang mengaku telah membuat sebanyak 30 lembar ijazah. Polres Bener Meriah, AKBP Siswoyo Adi Wijaya SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Rifki Muslim mengatakan, sejauh ini masih menetapkan dan menahan tersangka dugaan pembat ijazah palsu.

Mualem, HUT GAM 4 Desember Cukup Doa Bersama dan Kenduri Anak Yatim

ISTIMEWAMuzakkir Manaf
A A A

BANDA ACEH - Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakir Manaf atau Mualem melalui Jubir KPA Pusat, Azhari Cagee

menginstruksikan para kader dan seluruh eks kombatan GAM untuk menggelar peringatan 4 Desember atau HUT GAM seperti biasa.

Kegiatan di Hari 4 Desember itu dimeriahkan dengan melakukan doa bersama, menyantuni anak yatim, dan berziarah ke makam para mantan pejuang AGAM

Hal itu disampaikan Mualem melalui Jubir KPA Pusat, Azhari Cagee kepada awak media, Minggu (29/11/2020)

Mualem menginstruksikan kepada jajaran KPA  ban sigom Aceh, peringatan 4 Desember seperti biasa dengan melakukan santunan anak yatim, zikir, doa bersama, dan ziarah ke makam para syuhada yang telah syahid berpulang kepada Allah Swt.

"Acara 4 Desember ya seperti tahun- tahun sebelumnya saja. Itu instruksi Mualem,” tegas Azhari Cagee.

Tujuan memperingati 4 Desember, lanjutnya, agar masyarakat Aceh tidak lupa pada sejarah. Karena bertepatan dengan tanggal tersebut, sebuah sejarah di masa lalu pernah terjadi dan tentu membekas kepada masyarakat Aceh bahkan dunia hingga saat ini.

“4 Desember suatu sejarah yang terjadi di Aceh dan wajib, tidak bisa dilupakan. Wajib dikenang dan 4 desember ini kita peringati seperti biasa, doa, zikir, dan ziarah,” imbuhnya.

Terkait Bendera Aceh yang berhak Gubernur Aceh dan DPRA

Terkait isu pengibaran bendera yang setiap tahun dikaitkan menjelang 4 Desember, Azhari Cagee  Jubir KPA pusat menyebutkan, bahwa KPA tidak menyuruh dan melarang pengibaran bendera tersebut.

“Kita tidak menyuruh dan tidak melarang. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bendera Aceh sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2013. Maka KPA tidak dalam kapasitas menyuruh dan melarang. Nanti kalau menyuruh dan melarang akan dianggap itu bendera KPA. Padahal itu bendera jelas- bendera Aceh sesuai qanun,” katanya.

Azhari Cagee mengatakan, yang berhak menindaklanjuti terkait polemik bendera Aceh adalah Gubernur Aceh dan DPRA.

Pada bagian lain Cagee juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2018 saat ia masih menjabat Ketua Komisi I DPRA, ia pernah menyerahkan bendera bintang bulan kepada Nova Iriansyah yang saat itu menjabat Wakil Gubernur Aceh, di dalam sidang paripurna.

“Beliau menerima dan juga berjanji akan memperjuangkan," ungkapnya.

Nah sekarang tentu yang berhak mengeluarkan pergub terkait bendera adalah gubernur.

"Jadi kita hanya mengharapkan beliau segera menindaklanjuti, sebagaimana janjinya saat itu,” kata Azhari Cagee

Azhari Cagee juga menjawab terkait isu akan adanya pergerakan massa ke Banda Aceh saat 4 Desember nanti.

“Menurut informasi yang kita terima sampai saat ini belum ada pembentukan panitia belum ada persiapan apapun dan instruksi apapun tentang itu," pungkas Azhari Cagee.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...