Akademisi dan pengamat ekonomi dan politik pembangunan Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh Dr Taufiq Abdul Rahim menyatakan dirinya sependapat dengan Kaukus Peduli Aceh (KPA) yang secara tegas mendukung Kapolda Aceh untuk membongkar dan mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi anggaran refokusing di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP).

MPTT-I Aceh Tanggapi Penilaian Miring Terhadap Majelis Tauhid

HT ANWAR IBRAHIMKonferensi pers
A A A

BANDA ACEH - Pengurus Wilayah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I) Aceh menggelar konferensi pers di Banda Aceh, Selasa (13/10/2020) untuk menanggapi tundingan miring yang tertuju terhadap ajaran dari Abuya H Amran Waly Al-Khalidi dan majelis MPTT tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam bulan-bulan terakhir.

Konferensi pers digelar di Posko MPTT-I Aceh, Jalan Prof Ali Hasjmy, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng yang diikuti puluhan wartawan dari berbagai media. Saat itu juga terlihat hadir unsur Polsek dan Babinsa Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus menjelaskan keberadaan MPTT-I di Aceh sebab selama ini keberadaan majelis ini telah digoreng atau terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Melalui konferensi pers tersebut, Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh, Ketua Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh, Tgk H Kamaruzzaman, SPdi MM meminta kepada Pemerintah Aceh agar segera mencari solusi demi menghindari konflik antar-masyarakat termasuk dengan jamaah MPTT-I yang menjalankan ibadah pengkajian tauhid tasawuf di Aceh yang terbukti mareka taat melaksanakan syaria dan banyak yang sadar serta berbuat kebajikan.

“Kita berharap tidak ada lagi penolakan terhadap pengkajian tauhid tasawuf ini. Paling tidak jangan semakin meluasnya penolakan sehingga berujung konflik. Karena kita yakin orang-orang tersebut belum paham dengan keberadaan MPTT-I di Aceh," ujarnya.

Karena itu, Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh
berharap Pemerintah Aceh secepatnya merespons dinamika yang sedang berkembang dikalangan umat ini," katanya.

Sebelumnya, Tgk H Kamaruzzaman, S.Pdi, MM didampingi Pimpinan Dayah Raudatul Hikmah Al-Waliyah, Tgk H Syukri Daud dan sejumlah pimpinan dayah lainnya menjelaskan mengenai sejarah lahirnya MPTT-I Aceh hingga adanya payung hukum, kemudian berkembang dinamika
di masyarakat akhir-akhir ini.

Dia ceritakan, bahwa Keberadaan MPTT-I di Aceh tidak baru, tapi sudah hampir 20 tahun dan terdaftar di Kemenkumham RI Nomor 02 Tanggal 17 Oktober 2016," ungkap Tgk H. Kamaruzzaman

“Saat ini jamaah MPTT-I sudah puluhan ribu, baik di Aceh maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia, bahkan sudah ada di sejumlah negara Asia Tenggara,” kata
Kamaruzzaman.

Namun dalam pelaksanaannya Pengkajian Tauhid Tasawuf di Aceh, selama ini sering mendapat hujatan bahwa majelis ini membawa misi menyesatkan sehingga sejumlah Ulama di Aceh ikut terasut bahkan ada masyarakat di kabupaten/kota di Aceh mengusulkan bahwa ajaran dari Abuya H. Amran Waly Al-Khalidi sesat dan harus ditolak kehadirannya sehingga sangat meresahkan para jamaah MPTT-I, bahkan aksi menolak Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf datang dari para tokoh yang nota bene dari MPU kabupaten Aceh Selatan serta sejumlah tokoh termuka disejumlah kabupaten di Aceh.

Akibat hujatan itu ada masyarakat yang terhasut sehingga mengusulkan ajaran dari Abuya H. Amran Waly Al-Khalidi itu keberadaannya harus ditolak.

“Sangat kami sayangkan hujatan dan tudingan sesat justru datang dari tokoh-tokoh atau beberapa ulama di beberapa daerah di Aceh sehingga meresahkan jamaah MPTT-I,” ungkap Ketua Pengurus Wilayah MPTT-I Aceh ini.

Audiensi, MPU tolak Gubernur dan Polda Aceh terima

Kemudian, pengurus MPTT-I di Aceh yang telah di akui keberadaannya hingga dibelahan negara di Asia, telah beberapa kali memohon kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk membuka ruang audensi, namun gagal sebab MPU belum juga memberi kesempatan bertemu kepada MPTT-I.

Selain dengan MPU, pengkajian tauhid tasawuf ini, bersama pengurus, para guru dari dayah–dayah yang mendukung MPTT pernah juga melakukan audensi dengan Gubernur Aceh, Polda Aceh dan juga dengan instansi pemerintah lainnya untuk menjelaskan keberadaan MPTT – I di Aceh sebab selama ini keberadaan majelis ini telah di goreng atau terprovokasi oleh orang–orang yang tidak bertanggungjawab.

Sehingga tak heran, diberbagai media sosial sering muncul hujatan miring kepada MPTT-I dari berbagai kalangan yang belum mengenal ajaran dari Abuya H.Amran Waly Al-Khalidi bahkan ada kalangan mengartikan secara sepotong–sepotong ajaran Tauhid Tasawuf. Bahkan telah terjadi beberapa kali aksi anarkis dengan membakar nama posko MPTT, menyerang jamaah ketika hendak melakukan zikir tentunya dilakukan oleh kelompok anti MPTT.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...