Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

M@PPA Sebut Pilkada Aceh dalam Tahap Bahaya

ISTIMEWAPelaksana Tugas Koordinator Pusat Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) Agus Andika.
A A A

BANDA ACEH - Perdebatan elit politik Nasional di Jakarta terkait dengan polemik Pilkada 2022 atau 2024 jangan sampai mempengaruhi iklim politik di Aceh, dan menyeret Pilkada Aceh dalam tahap berbahaya.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas Koordinator Pusat Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) Agus Andika.

Andika menilai, perdebatan di Nasional terkait Pilkada akan mempengaruhi politik lokal di Aceh yang akan memulai tahapan Pilkada pada April mendatang. Jika Pemerintahan Aceh tidak waspada dan mengawal proses ini maka Pilkada Aceh 2022 akan ditunda.

"KIP Aceh tinggal menunggu NPHD dari Pemerintah Aceh, jika NPHD ini gagal di tanda tangani maka Pilkada Aceh 2022 terancam molor atau ditunda." Kata Andika. Rabu (3/2/2021) dalam siaran pers yang diterima media ini.

Kemudian Andika menambahkan bahwa selama ini berdasarkan data kajian M@PPA dilapangan bahwa ada tim dari Jakarta yang dikirem ke Aceh baik resmi atau tidak untuk melakukan kajian analisis terhadap UU PA dan analisa sosiopolitik masyarakat Aceh.

"Ada beberapa tim yang melakukan kajian akademik dan menyaring aspirasi dengan kampus-kampus di Aceh untuk perubahan UU PA secara umum dan Pilkada Aceh secara khusus. Sudah ada naskah akademik yang dihasilkan dari kerja-kerja tersebut dan M@PPA secara kelembagaan sedang melakukan kajian. " Ujarnya

Disamping itu Andika juga mendesak, Komisi I DPR Aceh untuk membangun komunikasi politik yang bagus dengan para mitra kerja untuk menyelamatkan UU PA dan Pilkada Aceh 2022.

"Komisi I DPR Aceh harus merubah pola komunikasi politik nya dengan mitra kerja menyangkut tentang Aceh. Fungsi konsultasi dan pertimbangan seperti yang dibebankan oleh UU PA harus difungsikan. Jika Pilkada Aceh 2022 terancam maka Komisi I DPR Aceh adalah salah satu pihak yang harus menanggung beban sejarah di Aceh,"demikian tutup Andika.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...