Teuku Raja Keumangan SH MH, Sekretaris Fraksi Partai Golkar narasumber peHTem edisi Kamis 29 Juli 2021 episode 60 dengan tema: DPRA Diminta Bentuk Pansus Dana Siluman, Kemana Mengalir Dana Apendiks? dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Salihin

Minta Mendagri Review Ulang Tapal Batas Bener Meriah dengan Aceh Utara

SamsuddinSalihin anggota DPRA Provinsi Aceh
A A A

Saya sendiri tidak setuju jikalau Kampung Rikit Musara dan Pasir Putih harus pindah ke Aceh Utara. untuk itu kita berharap Mendagri mau review ulang dan meninjau kembali terkait tapal batas tersebut

Salihin Anggota DPRA Provinsi Aceh

BENER MERIAH – Anggota DPRA Provinsi Aceh, Salihin meminta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan review ulang sebelum menetapkan batas wilyah antara Kabupaten Bener Meriah dengan Aceh Utara. Hal tersebut disampaikan Salihin saat dikonfirmasi awak media di ruang kerja Ketua MPU Bener Meriah, Rabu, 14 Juli 2021

Menurut Salihin, terkait tapal batas antara Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah sebenarnya tidak masalah. Namun, secara history masyarakat Kampung Rikit Musara Kecamatan Permata dan masyarakat Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama sudah nyaman berada di Bener Meriah.

“Kenapa saudara kita yang berada di Rikit Musara dan Pasir Putih keberatan pindah Kabupaten ke Aceh Utara karena secara budaya dan  story berbeda,” kata Salihin

Takala mereka terpaksa berpindah Kabupaten karena adanya peraturan menyangkut tapal batas wilayah, maka ketika berurusan mereka sedikit agak kesulitan lantaran akses jauh ke Kabupaten Aceh Uatara yang notaben Pusat Pemerintahannya berada di Kecamatan Lhoksukon.

“Saya sendiri tidak setuju jikalau Kampung Rikit Musara dan Pasir Putih harus pindah ke Aceh Utara. untuk itu kita berharap Mendagri mau review ulang dan meninjau kembali terkait tapal batas tersebut,” ujar Salihin

Kita sangat  berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga harus mengerti posisi yang diharapkan masyarakat disini. Kalau masalah lahan yang dimiliki masyarakat masuk ke wilayah Aceh Utara saya rasa tidak masalah. Akan tetapi kalau masalah Kampung ini agak sedikit sulit, justru itu kita berharap Kampung Rikit Musara dan Pasir Putih tetap berada di Bener Meriah.

Terkait keputusan Gubernur Aceh nomor: 125.6/1267/2018 tentang tapal batas akan kita telusuri, bila perlu kita akan duduk bersama kawan-kawan meminta itu ditinjau ulang, baik dari tingkat Provinsi maupun Kemendageri. Ungkap Salihin

“Melihat situasi sekarang, kita mendesak pihak Mendagri untuk mereview kembali terkait tapal batas antara Bener Meriah dan Aceh Utara sebelaum dikeluarkan keputusan penetapan tapal batas wilayah dikedua Kabupaten itu,” sebut Politisi PKB itu

Pasalnya, jika masalah ini dibiarkan bakal panjang persoalnya. Sebab menurut masyarakat yang berdomisili di Rikit Musara dan Pasir putih ini sudah menyangkut marwah (Harga diri) jika ini menjadi konflik agak sulid untuk meredamnya. Karena konfiknya itu timbul dari hati ini yang harus kita antisipasi. Terang Salihin

Dijelaskan anggota DPRA itu, sejauh ini kedua Kampung tersebut mengunakan Dana Desa dari APBK Bener Meriah, untuk membangun fasilitas seperti jalan, Kantor Kepala Kampung dan bangunan lainya.

Selihin menegaskan, kehadirannya ke Bener Meriah saat ini juga menyangkut persoalan tersebut dimana ia akan menemui tokoh-tokoh yang lebih paham dengan posisi kedua Kampung tersebut.

“Intinya kita akan melakukan upaya untuk mempertahankan kedua Kampung tersbut dengan cara-cara yang arib dan bijak sana, tanpa melakukan kekerasan,“ tandas Salihin

Mudar Amin, Mukim Kecamatan Permata.

Sementara itu Mukim Kecamatan Permata, Mudar Amin menyabutkan, masyarakat Rikit Musara dan Pasir Putih sudah mendiami Kampung tersebut sebelum Bener Meriah lahir kala itu masih berada dalam wilayah Aceh Tengah.

“Warga di kedua Kampung itu tentu sangat menolak jika Kampung mereka dipindahkan ke Kabupaten Aceh Utara, karena itu sudah menyangkut marwah. Untuk itu kita berharap surat keputusan Gubernur Aceh terkait tapal batas ini harus dikaji ulang,” Imbuh Musdar

Ia juga menekankan, penetapan tapal batas Aceh Utara dan Bener Meriah ini harus mengedepankan aspek sejarah, kondisi masyarakat, pelayanan masyarakat, dan aspek geografis. Pungkasnya. []

Warga di kedua Kampung itu tentu sangat menolak jika Kampung mereka dipindahkan ke Kabupaten Aceh Utara, karena itu sudah menyangkut marwah. Untuk itu kita berharap surat keputusan Gubernur Aceh terkait tapal batas ini harus dikaji ulang

Mudar Amin Mukim Kecamatan Permata

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...