Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag menjadi narasumber peHTem edisi Senin 9 Agustus 2021 episode 63 dengan tema: Biaya Pendidikan Dayah MUQ Pagar Air Selangit, Kucuran Dana Dayah Aceh Kemana? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Mewujudkan Pemerintah Aceh yang Bersih dan Bertanggung Jawab Syarat Menuju Aceh Makmur dan Bermartabat

IlustrasiIlustrasi
A A A

Pertanyaannya apakah Pemerintah Aceh sudah good and clean governance?

Dr. Zainuddin, SE, M.Si Akademisi Universitas Serambi Mekkah

MENJADIKAN pemerintahan ditingkat lokal yang bersih dan bertanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam rangka memimpin kapal kecil dari sebuah Negara menuju kemakmuran untuk semua. Begitu halnya tentang provinsi Aceh, apabila provinsi Aceh ingin bermartabat dan hidup dalam kemakmuran untuk semua, maka salah satu yang amat penting adalah ciptakan Pemerintah Aceh mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota bersih dan bertanggung jawab (good and clean governance). Dalam banyak referensi disebutkan bahwa pengelolaan (pemerintah) kepentingan publik yang bersih dan bertanggung jawab sangat menentukan dalam rangka penyediaan barang-barang publik yang berkualitas (efektif dan efesien) untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat menuju tingkat kehidupan yang sejahtera, aman dan damai.

Kenapa menjadi prasyarat kemakmuran disuatu daerah regional harus dengan adanya good and clean governance karena dengan adanya pemangku kepentingan yang bersih dan bertanggung jawab tentunya akan tercipta keadaan yang efektif dan efesien dalam pengelolaan budget itu sendiri, maknanya tidak akan terjadi biaya tinggi dalam penyediaan barang-barang publik yang merupakan tugas utama dari pemerintah lokal untuk daerahnya. Biaya tinggi yang dimaksud bila tidak tercipta good and clean governance adalah adanya kebocoran-kebocoran budget alias terjadi praktik illegal dalam pengelolaan budget atau sering disebut korupsi memperkaya diri atau golonggannya dari maisng-masing personal yang terlibat pada institusi pemerintah. Sehingga, bila praktik illegal berupa korupsi sudah menjadi hal yang biasa, maka dengan sendirinya daerah (Aceh) ibarat kerbau gemuk tetapi sedang diserang oleh banyak lintah menghisap darah si kerbau yang pada akhirnya yang gemuk itu lintah dan si kerbau menderita dengan penderitaan dan bahkan bisa jadi si kerbau akan kehilangan nyawa.

Pertanyaannya “apakah pemerintah Aceh sudah good and clean governance”. Berdasarkan  apa yang dipertontonkan sekarang ini dengan banyaknya para yang terlibat dalam pemerintahan Aceh menjadi target pemeriksaan oleh lembaga anti rasuah alias KPK sepertinya masyarakat belum bisa menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh sudah good and clean governance. Sehingga, tidak bisa disalahkan apabila ada yang menyatakan bahwa Aceh yang banyak memiliki dana (budget) tetapi tetap berada pada taraf kehidupan rakyatnya dalam kemiskinan, walaupun tidak berani kita simpulkan adanya tindakan korupsi karena hal tersebut harus ada keputusan pengadilan. Namun, dengan keadaan banyak budget tetapi tidak signifikan dalam mencapai tingkat kemakmuran atau pengentasan kemiskinan melalui penyediaan barang publik dan program-program pemberdayaan yang diakibatkan mungkin  karena belum terciptanya good and good governance.

Bagaimana pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab itu tercipta, yaitu apabila masing-masing personal dari unsur pemmerintah itu sendiri harus mampu berprilaku menurut kadar kehidupan yang halal (qana’ah) agar terhindar terjebak pada kebutuhan yang tinggi yang berkibat pada tindakan korupsi. Dengan demikian, sebenarnya bagi pemerintah Aceh tidak begitu susah menciptakan good and clean governace karena di Aceh diberlakukan hukum syariah Islam, karena pada dasarnya hukum syariah Islam adalah akan tercipta good and clean governance itu sendiri. Selanjutnya, sebagai masyarakat yang sangat mencintai Aceh sangat berkepentingan akan terciptanya pemerintah Aceh yang bersih dan bertanggung jawab untuk menahkodai Aceh menuju tingkat kemakmuran untuk rakyat seluruhnya hingga hidup bermartabat dalam bingkai hukum syariah, maka sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk mengkritisi dengan cara elegan demi terciptanya good and governance di Aceh. Manusia hidup di dunia tak luput dari kesalahan akan tetapi orang yang terbaik adalah yang mengakui kesalahan dan bertaubat memohon keampunan dari Allah serta tak mengulangi kembali. Aceh negeri yang subur dan Islami patut untuk sejahtera dan makmur bukan dicap sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di republik ini.

*) Penulis: Dr. Zainuddin, SE, M.Si
[Akademisi Universitas Serambi Mekkah]

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...