Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri ST, narasumber peHTem edisi Kamis 24 Juni 2021 episode 50 dengan tema: Dewan Partai Aceh Sibuk Pokir, Peringatan Muzakir Manaf Serius atau Sensasi?, dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Menyoal Dana Hibah untuk OKP yang Bikin “Gaduh”

ISTIMEWAPotongan Surat Keputusan Gubernur Aceh
A A A

BANDA ACEH - Pemberian dana hibah oleh Pemerintah Aceh kepada 100 organisasi/lembaga swasta dalam rangka penanganan COVID-19 hingga kini masih menjadi perbincangan warung kopi hingga masyarakat luas.

Lihat saja, usai Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan dengan nomor 426/1675/2020 mendapat berbagai sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan ada kelompok yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Aceh. Apa yang salah?

Berdasarkan catatan acehimage.com, Pengamat Politik dan pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Aceh Dr Taufik A Rahim menyampaikan dari seratus kelompok penerima dana hibah COVID-19 ada diantaranya merupakan underbow Partai Politik.

Hal tersebut disampaikan Dr Taufik dalam wawancara peHTem, Kamis (14/1/2021) lalu. peHTem merupakan salah satu program Poadcash acehimage.com.

"Ada Underbow Partai Politik juga menerima dana hibah ini," kata Taufik.

Taufik yang juga seorang dosen mensinyalir ada oknum Anggota DPRA dari partai tertentu ikut mengatur proses dana hibah ini ke beberapa organisasi yang dimaksud.

Namun, sayangnya dia tidak menyebutkan secara rinci nama-nama kelompok penerima dana hibah yang merupakan bagian dari underbow partai politik.

"Saya pikir Anggota juga ikut bermain. Ada oknum anggota DPR dari partai tertentu ikut mengatur," ujar Taufik dengan nada tegas.

Sejalan dengan Taufik, Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Banda Aceh Aminul Mukminin menuding penyaluran dana hibah COVID-19 kepada 100 lembaga OKP dan mahasiswa merupakan kepentingan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

"Dana hibah sebesar itu pasti untuk kepentingan Gubernur Nova, mereka bekerja sama layaknya suami istri," kata Aminul dalam siaran pers yang dikirim kepada acehimage.com, pada Kamis (14/1/2021) lalu.

Berdasarkan informasi yang diterima dirinya, setiap lembaga mendapatkan rata-rata Rp100 juta, meskipun ada sebagian yang mendapatkan dibawah angka nominal tersebut.

"Dana hibah yang katanya untuk penanganan COVID-19 ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pemulihan perekonomian rakyat yang terdampak COVID-19, karena masih banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan," sebut Mahasiswa Unmuha ini.

Ia juga turut mempertanyakan apakah kelompok yang menerima dana hibah tersebut merupakan kelompok rentan yang terdampak COVID-19.

"Lembaga yang menerima itu justru telah mengkhianati nilai-nilai moralitas dari lembaga itu sendiri yang independensi demi kenikmatan hasratnya saja,"tegasnya.

Terbaru, pihak Aceh Government & Authority Monitor (AGAM) menyelenggarakan Focus Group Discussion "Kupas Tuntas Dana Hibah" di Oen Kupi, Banda Aceh, Kamis (28/1/2021).

Dalam acara tersebut, panitia mengundang narasumber seperti Kautsar M Yus yang merupakan mantan Aktivis Aceh, Alfian dari MaTA, Syakya Meirizal dari MPO Aceh.

Panitia juga mengundang Kadispora Aceh Dedy Yuswadi dan Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra.

Namun, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh, Dedy Yuswadi dan Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra tidak hadir, ada apa?

Sementara diberitakan oleh acehimage.com sebelumnya, KNPI Aceh menyatakan pemberian dana hibah kepada seratus organisasi oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga tidak menjadi suatu persoalan dan itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

"Tidak ada yang salah dengan dana hibah. Yang jadi masalah ketika mareka para penerima dana hibah tidak mampu mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan dana tersebut," kata Sekretaris DPD KNPI Aceh Zulfan Effendi ketika menghubungi wartawan media ini pada Minggu (17/1/2021) malam.

Lalu lain halnya dengan pernyataan Kepala Biro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

Wanto mengatakan berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Aceh selama masa pandemi Covid-19 telah sangat aktif membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan.

Kerjasama yang baik tersebut, telah berdampak positif dengan semakin tingginya kesadaran warga dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Karo Humas Setda Aceh itu juga menegaskan, hibah tersebut merupakan bantuan atas keikutsertaan OKP yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi di Aceh.

“Jadi itu bukan bagi-bagi uang, Ormas dan OKP itu sudah bekerja lebih dulu dengan dananya sendiri yang angkanya bisa jadi lebih besar dari jumlah bantuan hibah pemerintah. Peran serta Ormas/ OKP dalam menanggulangi Covid-19 sangat membantu pemerintah baik dengan cara sosialisasi maupun upaya pencegahan lainnya,”kata Iswanto.

Hal itu disampaikan Muhammad Iswanto, usai menerima unjuk rasa secara damai oleh mahasiswa, di Halaman Kantor Gubernur, Kamis, (21/1/2021).

Meskipun demikian, banyak pihak yang menilai pemberian dana hibah dalam rangka penanganan COVID-19 di tanah rencong terkesan semena-mena. Bahkan ada ada yang menganggap tidak memiliki relevansi.

Kader Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND ) EK_Lhokseumawe, Yudi Gayo menyebut pemerintah Aceh terkesan semena-mena mengeluarkan atau memberikan Dana hibah yang relatif besar kepada 100 badan, lembaga atau organisasi swasta dalam rangka penanganan COVID-19.

Menurutnya, dana hibah dalam rangka penanganan COVID-19 hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, bukan kepentingan masyarakat banyak.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh memplotkan anggaran dana hibah kepada 100 organisasi/lembaga swasta. Dana tersebut diberikan per organisasi/lembaga mulai dari yang terkecil Rp 20 juta hingga terbesar Rp 100 juta.

Total keseluruhan jumlah besaran dana hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Swasta itu Rp9,5 Miliar dan itu dituangkan melalui surat Keputusan Gubernur Aceh yang bernomor 426/1675/2020.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...