Satu unit rumah warga di Kampung Jungke Kecamatan Permata, Bener Meriah hangus dilalap sijago merah, Jumat ( 29/5/2020) sekira pukul 14:30 WIB. Peristiwa tersebut diduga akibat arus pendek listrik (Korsleting listrik).

Menunda Kegiatan DOKA, Ekonomi Aceh Hampir Collaps

HT ANWAR IBRAHIMPengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Dr. Mukhlis Yunus SE MS
A A A

BANDA ACEH -Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Dr Mukhlis Yunus SE MS menanggapi perintah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Ir H Nova yang meminta Pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2020.

Permintaan itu disampaikan melalui surat Nomor: 602.1/6075 tanggal 14 April 2020.

Mukhlis Yunus menilai, kebijakan (permintaan tunda Doka) yang dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh itu merupakan upaya strategis.

Dikatakan Mukhlis, hal itu dilakukan Plt Gubernur karena sikap respek dan responsif terhadap situasi ekonomi rakyat di Aceh yang saat ini hampir collaps.

"Jadi karena ekonomi Aceh mau collaps, maka reorientasi itu perlu direspon oleh semua kepala daerah yang gunakan doka," kata Mukhlis, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, tak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda penyelenggaraan tender karena pendapatan masyarakat depend on (tergantung pada) pengeluaran pemerintah atas belanja barang dan jasa.

Persoalannya kata Mukhlis, kemampuan memilih dan memilah kegiatan proyek yang dapat memulihkan kegiatan ekonomi produktif.

Hal perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh akibat pandemik Covid-19, serta penurunan harga-harga komoditas.

"Cuma menurut saya instrumen evaluasi saja yang harus di pertajam dan diawasi dengan sistem yang cerdas," sarannya.

Sebelumnya melalui surat Nomor: 602.1/6075 tanggal 14 April 2020, Plt Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah telah meminta Pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk menunda pelaksanaan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2020.

Dalam surat itu, Nova Iriansyah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...