Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Aceh, Nasir Nurdin, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 6 Desember 2021 episode 31 Tahun ke II dengan tema: Setelah Berhasil Direbut, Mau dibawa Kemana PWI Aceh?, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Menanti Keputusan Interpelasi

Dr Taufik Abdul Rahim
A A A

OLEH: Dr Taufiq Abdul Rahim

Sidang Paripurna Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap jawaban Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah berlangsung Jum'at, 25 September 2020 di Gedung DPRA, Jalan Daud Beureueh, Banda Aceh.

Sidang paripurna yang berlangsung pada sore hingga malam harinya sampai jam 23.43 WIB, cukup mengundang perhatian publik serta rakyat Aceh.

Adanya apresiasi sebahagian orang serta anggota DPRA sebanyak 58 orang yang ikut menandatangani hak interpelasi dari 81 orang anggota DPRA sebagai bahagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Ini merupakan kehadiran Nova yang keempat setelah DPRA dilantik pada September 2019, karena sebanyak 9 kali undangan, kali ini hadir diundang khusus untuk mengikuti paripurna interpelasi.

Dinamika warna dan gaya politik Aceh yang egaliter serta demokratis, kekuasaan politik yang disandang oleh eksekutif dan legislatif kemarin berwarna dan menjadi taruhan serta harapan rakyat Aceh agar kondisi politik pembangunan lebih baik ke depan.

Dari lebih sekitar 30 pertanyaan dewan yang dijawab oleh Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh dalam bentuk narasi tertulis 40 halaman.

Ternyata jawabannya mendapat tanggapan balik dari anggota DPRA yang ikut menandatanganinya hak interpelasi, bahwa masih menyimpan persoalan mendasar, karena jawabannya masih normatif, tidak utuh dan sempurna. Justeru banyak persoalan baru selanjutnya diungkapkan oleh anggota DPRA.

Hal ini terutama berkaitan dengan dana refocusing Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Karena dana untuk mengatasi serta antisipasi dampak pandemi virus corona dari Rp 1,7 triliun, berubah Rp 2,3 triliun, dan berubah lagi Rp 2,5 triliun tanpa melibatkan DPRA (info dari Dirjen Bangda/Kemendagri).

Dana ini akan diperuntukkan untuk bidang kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial, pendidikan dan lainnya, oleh anggota DPRA dianggap tidak memiliki skema dan tujuan yang jelas. Sehingga jawaban dari Plt Gubernur Aceh terus terbantahkan.

Kemudian juga proyek miltiyears (tahun jamak) yang mengundang serta berpotensi memecah belah rakyat Aceh semakin mengemuka, karena inprosedural, terus dilaksanakan tanpa memperdulikan pembatalan serta alasan tidak disetujui karena tidak diqanunkan.

Persoalan tata kelola pemerintahan dan peran Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dinilai sebagai "abbused of power" (melampaui kewenangan dan kekuasaan). Ironisnya mareka berada dibawah kendali serta koordinasi Plt Gubernur Aceh sama sekali tidak menghargai keberadaan anggota DPRA terkait urusan pelayanan dan kepentingan publik.

Semua ini dibawah kebijakan publik dan politik anggaran Pemerintah Aceh yang semestinya tidak boleh menyepelekan DPRA sebagai lembaga legislatif untuk penganggaran, pengesahan, dan pengawasan.

Selain itu masih banyak persoalan dan pertanyaan lainnya tidak terjawab tuntas.

Secara kasat mata dan analisis politik, anggota DPRA sebagai inisiator dan pengusung interpelasi masih tidak puas serta kecewa dengan jawaban Plt Gubernur Aceh yang dianggap terlalu normatif, dan bersifat regulatif. Banyak hal tidak jelas, tranparan dan tuntas, penyebabnya selama ini transparansi sebagai penyebab utama masalah anggaran, sedangkan peran eksekutif juga tidak dijelaskan serta dijawab secara tuntas. Sehingga hal-hal lainnya pun terungkap.

Kemudian secara internal DPRA akan menelaah serta mengkaji ulang jawaban Plt Gubernur Aceh, sehingga ada keputusan politik penting dari interpelasi tersebut.

Bisa jadi dinaikkan statusnya, bisa juga dan atau menyelesaikan masalah menjadi harmonisasi dengan Pemerintahan Aceh.

Rakyat menanti yang sesungguhnya Eksekutif Vs Legislatif

Rakyat menanti yang sesungguhnya akan menjadikan Aceh dapat menciptakan dan membuat warna dan gaya politik tersendiri atau model demokratisasi politik baru, dalam konteks demokrasi politik nasional dan lokal.

Melihat dari gaya anggota DPRA pengusung interpelasi bisa saja statusnya akan meningkat (seperti, hak angket).

Namun demikian kemungkinan berbaik-baik atau penyelesaian dengan saling menghargai peran, fungsi serta kekuasaan kesetaraan politik eksekutif dan legislatif, bisa saja terjadi (dilakukan). Yang pasti rakyat Aceh menanti serta menunggu kepastian yang terbaik.

Demokrasi politik modern saat ini sangat dinamis di Aceh, selanjutnya terpulang kepada aktor atau elite politik Aceh, faham atau tidak dengan aktivitas politik ril, etis, bermoral serta bermartabat.

Penulis : Alumni FE Unsyiah S1 dan S2 (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/EKP). S3 Ilmu Politik UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia).

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...