Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Menaker Terbitkan SE Kewajiban THR

Menaker Ida
A A A

BANDA ACEH - Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Penegasan terkait hal ini kembali dituangkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan yang dikirim kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Senin, 12 April 2021.

Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa pekerja/buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR Keagamaan.

Pada ayat (1) poin b SE juga menjelaskan, THR Keagamaan wajib diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sedangkan besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih. "Diberikan sebesar satu bulan upah," tulis Menaker Ida Fauziyah dalam surat tersebut.

Disebutkan, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, pemberian THR dihitung secara proporsional; masa kerja/12x1 bulan upah.

Selanjutnya, bagi buruh harian, pemberian THR Keagamaan diberikan berdasarkan upah satu bulan dihitung rata-rata yang diterima dalam 12 bulan terakhir, sebelum hari raya keagamaan.

"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan."

Bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021, Gubernur dan bupati atau wali kota diminta untuk memberikan solusi. Salah satunya dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.

Selanjutnya, Kepala Daerah juga diwajibkan meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan Tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh. "Berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan," bunyi SE tersebut. Selengkapnya klik tautan ini.[]

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...