BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II yang terdiri dari Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Nanggroe Aceh, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai SIRA dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk menolak terhadap rencana pengadaan 4 unit pesawat oleh Plt Gubernur Aceh.

"Publik memiliki harapan besar terhadap KAB yang di komandoi oleh PA untuk tidak menyetujui rencana tersebut untuk saat ini, mengingat kondisi rakyat aceh saat ini masih jauh dari kehidupan yang sejahtera," kata koordinator MaTA, Alfian dalam keterangan pers yang diterima acehimage.com, Jumat (13/12/2019).

Sebabnya, kata Alfian, anggaran yang akan dikeluarkan untuk 4 unit pesawat tersebut sebesar Rp 336 milyar belum lagi biaya pembiayaan (perawatan, sewa parkir, operasional pesawat) setelah pesawat dibeli.

"Rp336 milyar kalau di bangun rumah dhuafa jelas sangat bermanfaat dibandingkan dengan pesawat," sebut Alfian.

Oleh sebab itu, MaTA memiliki harapan kuat kepada KAB untuk menolak terhadap kebijakan tersebut dan begitu juga publik Aceh menaruh harapan yang sama kepada KAB.

Sehingga kebijakan yang tidak pro rakyat dapat terhadang di pembahasan anggaran nantinya. Sehingga rakyat dapat menggantung harapannya di parlemen melalui KAB.

MaTA sendiri telah menyatakan penolakan secara tegas terhadap pengadaan pesawat tersebut dengan catatan kritis yang berdasarkan penelusuran dan analisis yang telah disampaikan ke publik.

"Dimana, pengadaan tersebut sama sekali tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat Aceh tapi hanya kebutuhan elit, Aceh pernah mengalami pengalaman buruk dan meruginya keuangan Aceh dalam kebijakan pengadaan pesawat sebelumnya. Pesawat Selawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara dan pengadaan helikopter MI-2," tegas Koordinator MaTA.

Bahkan saat itu, sambung dia, narasi yang mareka bangun juga untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahnya akses untuk daerah yang jauh. Faktanya tidak jalan dan keuangan daerah habis dengan sia-sia.

Masih menurut MaTA, Pemerintah Aceh  juga saat ini memiliki 4 unit pesawat di hanggar sultan Iskandar Muda hibah dari YLI dan pada tahun 2018 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran 1.5 milyar untuk over houl 3 unit pesawat.

"Pertanyaan nya kenapa pesawat tersebut tidak di fungsikan, padahal kalau skema anggaran lebih hemat dan dapat digunakan kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini. Selain itu, kebijakan pengadaan pesawat tersebut wajib melalu proses persetujuan DPRA dan ini sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 33 Tahun 2019 dan MaTA meminta DPRA untuk menolak terhadap anggaran tersebut demi rasa keadilan terhadap rakyat aceh saat ini,"

Itu sebabnya rakyat Aceh memiliki harapan besar kepada DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan pesawat tersebut dan apabila DPRA menyetujui, maka patut diduga pengadaan pesawat tersebut jelas hanya kebutuhan para elit.

"Selanjutnya MaTA sangat khawatir apabila pengadaan pesawat tersebut jadi, maka skema pembiayaan dan perawatan anggarannya jelas membebani keuangan aceh dan akan terganggu terhadap pengalokasian terhadap anggaran publik ke depannya.
Oleh karna itu penting bagi MaTA mengajak semua masyarakat aceh untuk bersatu dan menolak secara tegas terhadap pengadaan pesawat tersebut. Pemerintah aceh baiknya fokus pada percepatan pemberatasan kemiskinan yang sudah sangat mendesak," tutupnya.