Sebanyak 20 orang warga di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes cepat yang dilakukan Tim Satgas Gugus Penanggulangan COVID-19 kabupaten setempat. "Dari lebih kurang 100 orang yang dilakukan rapid tes, saat ini yang positif rapid test di Nagan Raya sebanyak 20 orang," kata Koordinator Dokter Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Nagan Raya, Dr Edi Hidayat SPPD.

Bersama Dua Rekannya

Mantan Kadis Sosial Bener Meriah Resmi Ditahan

SAMSUDINMantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Drs Juanda bersama dua rekannya masing-masing Jawahardy selaku PPTK dan Zaharianto selaku Bendahara resmi ditahan
A A A

BENER MERIAH – Kajaksaan negeri (Kejari) Bener Meriah mengeksekusi dengan melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Drs Juanda bersama dua rekannya masing-masing Jawahardy selaku PPTK dan Zaharianto selaku Bendahara.

Penahanan mareka terkait kasus proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2013 yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp257.833.050,00 (Dua ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Kepala Kejari Bener Meriah Agus Suroto SH MH melalui Kasi Pidsus Atmariadi SH MH kepada media ini, Senin (13/7/2020) di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya melakukan eksekusi pekara terhadap Juanda dan kawan-kawan atas kasus proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggran 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana pekara ini berawal dari proses pengadilan di persidangan pengadilan Banda Aceh.

Atmariadi menerangkan, berdasarkan surat perintah Kejaksaan negeri Bener Meriah nomor : Print_239/L.1.30/Fe/072020 tanggal 10 Juli 2020 telah melaksanakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan negeri Banda Aceh nomor :9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 23 Agustus Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Banda Aceh nomor : 15/PID.Sus/TIPIKOR/2027/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor : 1679 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 November 2018 dalam perkara atas terpidana I Drs Juanda (Kadis Sosial), terpidana II Jawahardy (PPTK), dan pidana III Zahirianto (Bendahara).

Berdasarkan keputusan tersebut, ketiga pidana menjalani pidana penjara selama dua tahun di lembaga pemasyarakatan (LP) Rutan Kelas II B Bener Meriah mulai hari ini, selain itu untuk Juanda dikenakan pidana denda sejumlah Rp 50. 000.000 (Lima puluh juta rupiah ), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan dan uang penganti sebesar Rp41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah), apa bila uang penganti tidak dibayar maka diganti dengan hukuman tambahan pidana penjara 5 bulan.

Sementara untuk Jawahardy dikenakan pidana denda sejumlah Rp50. 000.000 (Lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan dan uang penganti sebesar Rp83.161.950 (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah ), apabila uang penganti tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman tambahan pidana penjara tujuh bulan.

Sedangkan, Zahairianto dikenakan pidana denda sejumlah Rp50. 000.000 (Lima puluh juta rupiah ), apa bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan dan uang penganti sebesar Rp63. 550.000 (Enam puluh tiga juta lima ratus limapuluh ribu rupiah), apabila uang penganti tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman tambahan pidana penjara enam bulan.

Sebelum diantar ke Rutan Kelas II B Bener Meriah, Junada mengatakan sangat menghormati putusan pengdilan, namun hingga saat ini dia sendiri tidak tau dengan kesalahannya dan dia juga dipecat dari ASN.

“Kalau hanya karena uang senilai Rp41 juta tersebut saya di pecat dari PNS dan divonis, kita lihat lagi kedepan mungkin kita akan melukan PK, terkait untuk melaukan PK kita punya waktu selama 80 hari kedepan sejak hari ini. Jika sampai waktu tersebut kita didak mengajukan maka kita kalah,"ungkap Juanda.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...