Warga Kota Banda Aceh, Yulindawati, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 7 Juli 2022 episode ke 92 Tahun ke II dengan tema: DPRK Banda Aceh Terima LPJ Walikota, Pansus Utang Bubar?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Mahkamah Syariah Aceh Bantah Vonis Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, tapi

IstimewaKetua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dra. Hj. Rosmawardani SH MH.
A A A

BANDA ACEH - Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Rosmawardani, SH, MH, menyebutkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pemerkosaan yang marak diperbincangkan saat ini telah diputuskan dalam nomor perkara : 7/JN/2021/ MS. Aceh, tanggal 20 Mei 2021. Pihaknya juga meluruskan bahwa Mahkamah Syariah Aceh tidak memberikan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan.

"Perlu kami luruskan 'bukan pelaku pemerkosa' melainkan yang benar adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh menvonis bebas 'Terdakwa Pemerkosa'," kata Rosmawardani dalam siaran pers yang diterima media ini, Sabtu, 29 Mei 2021.

Menurutnya setiap Terdakwa yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, bukan berarti vonis pengadilan harus sesuai dengan dakwaan JPU 100%. Sebab, kata Rosmawardani, apabila hal ini terjadi, maka fungsi hakim tidak diperlukan lagi.

"Hakim itu bebas menilai terbukti apa tidak suatu peristiwa jinayah tanpa terikat dengan dakwaan JPU. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian dan keyakinan yang berada pada ijtihad Hakim," katanya.

Rosmawardani mengatakan Putusan Bebas tersebut diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh secara independen, tanpa ada tekanan dari pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun pihak lain. "Tapi murni kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian dan juga memutus berdasarkan keyakinan majelis hakim itu sendiri."

Dia juga mengajak semua pihak untuk melakukan eksaminasi secara fair dan berimbang, apabila ada satu putusan di antara banyak putusan yang diputus bebas dan dinilai tidak adil. Rosmawardani bahkan mengatakan, tidak adil jika ada pihak-pihak yang mengeneralisir pada semua putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan merujuk hasil vonis tersebut.

Selain itu, Mahkamah Syariah Aceh juga menyetujui jika anak korban perlu mendapat perhatian serius dan akan selalu pro kepada kepentingannya. "Tetapi keberpihakan kita terhadap anak jangan sampai semua terdakwa pelaku kejahatan kepada anak harus divonis bersalah tanpa menilai alat bukti yang diajukan ke Mahkamah," lanjutnya.

Menurut Rosmawardani, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kewenangan yang ada. "Serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani kasus jinayat dengan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Jinayat," pungkasnya.[]

Sumber:rilis
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...