Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Amal Hasan menjadi narasumber peHTem edisi Senin 10 Mei 2021 Episode 37 Tahun ke 2 dengan Tema: Sahuti Kebutuhan Masyarakat, Bank Aceh Luncurkan Kartu Debit yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil Revisi UU KPK

ANTARAIlustrasi. Suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
A A A

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/5). Gugatan diajukan oleh Pimpinan KPK Jilid IV Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang dan 11 pemohon lainnya.

"Mahkamah berkesimpulan, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Amar putusan, mengadili; menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.," ujar Hakim Ketua MK Anwar Usman MK saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5).

Putusan diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari seorang anggota hakim yakni Wahiduddin.

Adapun anggota majelis hakim, Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan menyatakan bahwa dalil pemohon yang menyebut UU KPK tidak melalui prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum dinilai tidak beralasan menurut hukum.

"RUU tersebut telah terdaftar dalam Prolegnas dan berulang kali dalam Prolegnas prioritas. Lama tidaknya pembentukan perundang-undangan berkaitan erat dengan substansi dari RUU tersebut, dalam hal ini tidak dapat disamakan tingkat kesulitan RUU," terang Arief.

"Terutama untuk mengharmonisasi antara satu dan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu. Lama atau tidaknya proses tidak berkaitan dengan dalil para pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan RUU," lanjut Arief membacakan salah satu pertimbangan.

Majelis hakim juga menilai dalil pemohon yang menyatakan naskah draf revisi UU KPK ini fiktif adalah tidak beralasan menurut hukum. Lebih lanjut hakim konstitusi juga menyatakan pembentukan undang-undang telah sesuai prosedur.

Adapun para pemohon perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 sebelumnya mencatat empat permasalahan utama proses pembentukan maupun substansi UU KPK. Beberapa di antaranya Presiden dan DPR dianggap menihilkan nilai demokrasi saat membahas revisi UU KPK. Hal itu terlihat ketika publik dan KPK tidak dilibatkan selama pembahasan revisi. Menurut pemohon, hal itu bertentangan dengan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu revisi UU KPK dianggap sarat kepentingan politik. Kesimpulan ini muncul lantaran produk legislasi dihasilkan secara kilat, yakni 14 hari kerja.

Tak hanya itu, menurut pemohon, revisi UU KPK sejak awal tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan.

Pengesahan revisi UU KPK di DPR menurut pemohon juga tidak memenuhi kriteria kuorum. Tapi soal ini, hakim konstitusi menilai pemohon tak dapat membuktikan dalil tersebut.

Adapun 11 pemohon lain perkara 79 ialah Erry Riyana Hardjapamekas, Moch Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Ficar Hadjar, Abdillah Toha, Ismid Hadad dan Natalia Soebagjo.

Selain perkara nomor 79, MK menerima satu gugatan formil lain bernomor 62/PUU-XVII/2019. Adapun empat gugatan berupa pengujian formil dan materiil dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019. Sementara satu perkara yakni nomor 77/PUU-XVII/2019 berupa gugatan materiil.

Gugatan atas revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hasil perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang KPK. Proses gugatan pengujian revisi UU KPK ini memakan waktu hingga lebih setahun. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono beralasan lamanya pembahasan lantaran terpotong sidang sengketa Pilkada 2020.

Sejumlah pihak menyatakan dukungan ke hakim MK untuk mengabulkan gugatan dan mencabut hasil revisi UU KPK. Pelbagai alasan mengemuka dari kalangan akademisi hingga pegiat antikorupsi, salah satunya soal anggapan bahwa revisi UU ini justru melemahkan pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK.

Selain gugatan formil, MK juga menerima gugatan materil revisi UU KPK. Gugatan materil ini diajukan oleh sejumlah pihak, mulai dari advokat hingga aktivis antikorupsi. Rencananya putusan uji materil atas sejumlah pasal revisi UU KPK juga akan diputus hari ini.[]

Sumber:CNN INDONESIA
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...