Satu unit mobil Inova nomor polisi BL 1125 GU terperosok ke jurang, di jalan Takengon-Bireuen, tepatnya di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesan, Kabupaten Bener Meriah, Minggu, 11 April 2021 sekira pukul 16.40 WIB. Mobil naas tersebut dikendarai oleh Abdul Rahman (56), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di Kampung Blang Kucak. "Sebelum kejadian, mobil tersebut melaju dari arah Bireuen hendak menuju arah Takengon. Sesampainya di Kampung Lut Kucak, mobil tersebut hendak mendahului sepmor yang berada di depannya pada saat keadaan jalan menikung," kata Kasat Lantas Polres Bener Merian, Iptu Ayub.

Mahfud MD, Pihak Mer-C dan RS Ummi Bogor Segera Diperiksa Polisi

ISTIMEWAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD
A A A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD menegaskan, Pemerintah memastikan aparat penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Selain RS Ummi apsrat hukum juga akan memeriksa pihak Mer-C yang mendampingi HRS saat berada di RS Ummi.

Mahfud MD menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memang ada hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya tidak dibuka.

Artinya itu dilindungi dan setiap pasien berhak untuk meminta agar record kesehatannya tidak dibuka kepada umum.

"Tetapi di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpan atau tidak harus diberlakukan," ujar Mahfud saat konferensi pers secara virtual, Minggu (29/11/2020) malam.

Diungkapkan bahwa ketentuan khusus yang dimaksud yakni dalam keadaan tertentu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maka catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan tertentu.

Bahkan juga, tutur Mahfud, siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapa pun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212 dan 216.

Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah.

"Oleh sebab itu dimohonkan kepada saudara Muhammad Rizieq Shihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dia membeberkan, seumpama pun Habib Rizieq merasa diri sehat dan tidak akan menulari orang lain, tapi bisa saja Habib Rizieq tertular dari orang lain.

Sudah dinyatakan bersalah

Apa musababnya, menurut Mahfud, Habib Rizieq adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan banyak orang dan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain.

"Karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi apa namanya penularan Covid-19," tuturpnya.

Mahfud melanjutkan, khusus untuk pihak Rumah Sakit UMMI dan MER-C, maka penegak hukum juga akan meminta keterangan mereka atau hanya perlu data-data teknis.

Dia membeberkan, tidak mesti kalau seseorang dimintai keterangan itu kemudian disimpulkan sudah dinyatakan bersalah.

"Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk dan sebagainya.

Jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar undang-undang. Tetapi dimintai keterangan itu harus datang, harus koorperatif.

Meskipun berdasarkan itu Mer-C itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes," kata Mahfud.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...