Puluhan papan bunga ucapan Selamat dan Terimakasih kepada Gubernur Aceh berjejer terpasang di depan Pendopo Gubernur Aceh tepatnya di jalan Jalan Japakeh No.1, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Pantauan acehimage.com, pada Jumat (5/3/2021). Papan bunga ini terpasang mulai di depan Museum Aceh hingga pagar samping pendopo (pintu masuk Anjong Mon Mata). Memang papan bunga yang terpasang kali ini berbeda dengan yang dipasang di depan Kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Kali lebih kepada program "pencitraan" Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Mahasiswa Wih Pesam Kecam Praktek Jual Beli Ijazah Palsu

SAMSUDDINKetua Himawisam, Zulkifli
A A A

BENER MERIAH - Himpunan Mahasiswa Wih Pesam (Himawisam) mengecam praktek dugaan jual beli ijazah palsu dikalangan Aparatur Kampung, dan ASN yang berada di wilayah Bener Meriah.

Ketua Himawisam, Zulkifli kepada media ini, Rabu (27/1/2021) menyebutkan mahasiswa Wih Pesam mengapresiasi langkah cepat pihak penegak hukum (Kepolisian) untuk mengungkap kasus tersebut.

"Kita sangat mengapresiasi langkah cepat penegak hukum menyelesaikan dugaan jual beli ijazah palsu yang bersumber dari dinas pendidikan Bener Meriah,"kata Zulkifli.

Ia menilai, jual beli ijazah palsu ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepentingan politik di tingkat aparat Kampung yang ingin mencalonkan diri sebagai reje maupun kepala dusun dan aparat kampung lainnya.

Disamping itu , sambung Zulkifli, jual beli ijazah palsu ini berdampak buruk terhadap sektor pendidikan khususnya yang berada di Bener Meriah, jikalau ijazah ini dijual belikan juga dapat menciderai anak- anak bangsa/generasi penerus yang sedang melakukan pendidikan pada saat sekarang ini.

"Justru itu, fungsi pengawasan kerja ASN di Bener Meriah harus diperketat agar tidak terjadi hal sedemikian rupa dan para ASN dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya,"pintanya.

Zulkifli mengharapkan, pihak Kecamatan dan DPMK harus bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dugaan jual beli ijazah palsu itu.

"Kami mendesak pihak Kecamatan dan DPMK untuk betul-betul menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar setiap Kampung membuat Qanun Kampung tentang proses pencalonan reje kampung harus mendapatkan persetujuan dari petue kampung, sehingga dalam proses pencalonan tidak terjadi pemalsuan dokumen mau pun money politik setingkat reje kampung.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...