Seorang warga Cot Gapu Kecamatan Kota Juang, Bireuen yang berdomisili di Lampriet, Kuta Alam Banda Aceh meninggal dunia saat sedang menikmati makan siang di salah satu warung nasi yang berada di kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Senin (25/5/2020).

MA Kabulkan Kasasi, Abdullah Puteh Divonis Bebas

ISTIMEWADr.Ir.H. Abdullah Puteh
A A A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas mantan Gubernur Aceh, Dr Ir H. Abdullah Puteh dari hukuman 3,5 tahun pidana penjara.

MA mengabulkan kasasi yang diajukan Abdullah Puteh terkait kasus penipuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan taman industri (HTI) terhadap Herry Laksmono.

“Permohonan kasasi terdakwa dikabulkan dan membatalkan putusan Judex Facti,” ungkap juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi wartawan, Senin (20/4/2020).

Kasus bermula pada pertengahan 2011, ketika terdakwa Abdullah Puteh selaku Komisaris PT Woyla Raya Abadi beberapa kali bertemu dengan saksi Herry Laksmono.

Pada pertemuan itu, Puteh mengatakan kepada Herry memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan atas lahan seluas 6.521 hektare yang berlokasi di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Puteh mengaku tidak punya modal untuk menjalankan usaha tersebut, terutama untuk pengurusan izin-izin lainnya yang diperlukan agar usaha tersebut dapat dijalankan.

Puteh meminta bantuan Herry untuk memodali usaha tersebut dengan menawarkan kerja sama.

Mantan gubernur Aceh ini lantas menjanjikan Herry akan diberi hak memanfaatkan kayu yang ada dalam areal izin IUPHHK-HTI.

Namun, pada praktiknya, Herry tidak dapat memanfaatkan hasil penebangan kayu tersebut.

Merasa ditipu, Harry mempolisikan Puteh. Kemudian, pada 10 September 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Puteh dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Sementara itu, pada putusan banding hukuman Puteh diperberat menjadi 3,5 tahun penjara.

Pada putusan akhir MA menilai perbuatan Puteh mantan ketua DPP KNPI ini bukan merupakan tindak pidana.

Putusan kasasi ini dibacakan pada 18 Maret 2020 dan diputus oleh Ketua Majelis Hakim Agung Suhadi dengan anggota, MD Pasaribu dan Desnayeti.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...