Aksi unjuk rasa yang yang dilakukan oleh Petani Kopi Menangis (PKM) di depan gedung DPRK Bener Meriah terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Satpol PP dan Personel Polres Bener Meriah menjadi benteng terdepan untuk menahan para pendomo untuk menerobos gedung DPRK Bener Meriah. Senin (19/10/2020)

LSM dan Mahasiswa Soroti Bimtek DPRK Bener Meriah

ISTIMEWAAktivis Bener Meriah Yudi Katiara
A A A

BENER MERIAH – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa di Bener Meriah menyoroti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti unsur pimpinan dan beberapa anggota DPRK Bener Meriah di Medan Sumatera Utara.

Pasalnya, selain pelakasnaan Bimtek di kawasan zona merah COVID-19, juga dinilai mencederai hati rakyat di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pendemi Covid-19 dan diduga cacat prosuder.

Adapun LSM yang menyoroti Bimtek itu, diantaranya Jaringan anti korupsi gayo (Jang-ko), Cempege Institute (CI) dan Himpunan Pemuda Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh.

Seperti yang disampaikan Koordinator Jangko, Maharadi, seharusnya pimpinan dan anggota DPRK Bener Meriah menahan selera untuk plesiran ke luar daerah yang dikemas dengan Bimtek, sebab bisa dilakukan secara jarak jauh dengan memamfaatkan teknologi tanpa harus lagi pergi kedaerah yang dituju.

Lain itu, untuk bepergian seluruh pimpinan dan anggota DPRK keluar daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ia menduga plesiran yang dikemas dengan Bimtek itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Apalagi, situasi daerah saat ini sedang sulit akibat pendemi COVID-19 namun justru seolah mereka abai dengan kondisi tersebut, meskinya wakil rakyat itu berpikir bagaiman mengatasi perekonomian warga sebab diperkiraan komuditi ungulan daerah yang menjadi denyut nadi masyarakat (kopi ) dimusim panen akan anjlok.

Sementara Direktur Cempege Institute, Khairuddin mempertanyakan anggran Bimtek yang dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 16 hingga 18 September 2020 di Medan Sumatra Utara itu. Karena menurutnya, anggaran Bimtek dan anggran perjanan dinas DPRK Bener Meriah sudah terpotong untuk kebutuhan penangan COVID-19.

Untuk itu, Direktur CI meminta Ketua DPRK Bener Meriah dapat menjelaskan dengan baik dan terbuka sehingga dugaan kesepakatan jahat antara legislatif dan eksekutif dapat terjawab.

Begitu juga dengan Ketua Umum HPBM Banda Aceh, Riga Wantona, membeberkan kemungkinan Bimtek tersebut cacat prosedur dan terkesan dipaksakan.

Riga menjelaskan, pihaknya menduga Bimtek tersebut dilaksanakan tanpa mengikuti aturan.

Ketua Umum HPBM Banda Aceh, Riga Wantona

"Jika anggaran untuk bimtek ini disahkan pada sidang KUA-PPAS tahun 2020. Dilihat dari sisi waktu antara sidang KUA-PPAS tahun 2020 juga pergantian Sekwan kami menilai bimtek tersebut berpotensi cacat prosedur. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu pihak DPRK bisa menyiapkan Bimtek yang berkualitas. Kecuali Bimtek asal jadi,"ungkap Riga.

"Untuk itu, kami minta penegak hukum untuk mengusut hal ini. Ada indikasi penyalahgunaan anggaran pada kasus tersebut," tambahnya lagi.

Riga melanjutkan, Pelisiran yang dibiayai negara tersebut bukanlah sesuatu yang penting mengingat kondisi daerah saat ini.

"Apapun alasannya Bimtek tidak ada kaitannya dengan kondisi daerah saat ini. Bukankah DPRK masih melakukan Pansus? Atau jangan-jangan Bimtek ini terkait dengan Pansus-pansus tersebut,"kata Riga lagi.

Sadangkan Yudi Katiara Aktivis Bener Meriah menyebutkan, Bimtek yang dilaksanakan oleh pimpinan dan sejumlah anggota DPRK Bener Meriah itu di era revolusi industri 4,0 hanya membuang-buang anggaran saja. Karena di zaman yang sudah maju ini cukup mengunakan Gadget kegiatan seperti itu.

Menurut Yudi, saat ini kita sedang dilanda musibah COVID-19 seharusnya dana seperti itu bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat yang ada di Bener Meriah.

"Kita meminta kepada Pemkab Bener Meriah jika mereka nantinya kembali ke daerah, mereka harus dikarantina terlebih dahulu mengikuti protokol kesehatan COVID-19,”pinta Yudi Ketiara.

Menyikapi hal itu, saat dikonfirmasi awak media, Abubakar dan Andi Sastra Anggota DPRK Bener Meriah, Jumat (18/9/2020) di Kantor DPRK setempat menyempaikan, melihat komposisi anggota DPRK Bener Meriah saat ini lebih didominan orang-orang baru maka Bimtek tersebut wajib diikuti.

“Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat RKA, karena dari 25 anggota DPRK Bener Meriah sebanyak 16 diantaranya adalah anggota baru jadi dipandang penting mengikuti Bimtek yang menyangkut tata cara penyusunan dan pengelolaan serta proses akuntasi keuangan DPRD dan seketariat DPRD dan optialisasi peran DPRD dalam pengangaran dan pengawasan serta pembuatan peraturan daerah,"ujar Abubakar.

Ditambahkan Abubakar, pelaksanaan Bimtek tersebut sebelumnya juga telah mengikuti protokol kesehatan, baik tentang tempat pelaksanaan, maupun hal lainnya yang mengacu pada protokol kesehatan COVID-19.

“Kalau Bimtek ini dilaksanakan secara virtual (daring) tentu kurang efektif, karena kalau virtual selain waktu berbica juga terbatas serta materi yang dilaksanakan ini sangat penting untuk dipahami seluruh anggota DPRK. Juga kenapa tidak dilaksanakan di daerah dengan memanggil pemateri, selain Bimtek itu harus bekerjasama dengan Universitas, biaya untuk mendatangkan pemateri lehih tinggi bila dibandingkan dengan dilaksanakan di luar daerah,"jelas Abu Bakar.

Andi Sastra

Senada dengan Abubakar, Andi Sastra menambahkan, secara aturan Bimtek itu minimal harus diikuti oleh 20 anggota untuk itu tahap ini sebanyak empat orang memilih tidak mengikuti Bimtek tersebut karena kalau semua harus berangkat maka kantor ini bisa kosong.

“Jadi kawan-kawan yang berangkat Bimtek tidak melangar prosudur, dan saya sendiri memilih tidak berangkat supaya ada anggota DPRK Bener Meriah yang stanby di kantor selama yang lain masih mengikuti bimtek,"ungkap anggota DPRK tiga priode itu.

Menurut Ketua Partai Hanura Bener Meriah itu, selain dirinya anggota DPRK Bener Meriah yang tidak ikut Bimtek ke Medan Sumatra Utara diantaranya, Abu Bakar, Yuzmuha, dan Guntur Alamsyah.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...