Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memanggil enam orang yang diduga terlibat korupsi proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh tahun 2017. Proyek tersebut berada di bawah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Nama yang dipanggil secara terpisah itu ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal, masing- masing Yudi Saputra ST, PPK tahun 2018.

Dari Pada ke Luar Negeri Cari Investor

Lebih Baik BPKS Gunakan Uang untuk ‘Grand Design’ Pembangunan

AK JAILANIKetua DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Aceh (Arda), Zuhaimi Agam
A A A

BANDA ACEH-Ketua DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Aceh (Arda), Zuhaimi Agam mengatakan dirinya sangat menyayangkan keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang yang sudah berusia 20 tahun, namun belum menunjukkan hasil apapun dari kegiatan kepelabuhanan dan perdagangan secara signifikan.

Ironisnya, elite BPKS setiap tahun menggunakan anggaran hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok (alasan) mencari investor.

"Jadi yang menjadi tanda tanya, selama 20 tahun sudah berapa investor yang sudah masuk dan menginvest uangnya di Sabang,? tanya bang Agam.

Bahkan sampai saat ini katanya, lembaga bisnis itu belum juga memiliki grand design tentang arah rencana pembangunan Sabang ke depan.

"Coba kita lihat apa yang sudah mareka buat bagi pelabuhan bebas ini, saya pikir tiadak ada. Kecuali sekedar membeli tanah masyarakat. Kenapa itu yang dilakukan, karena diduga disitu mareka mendapat untung," ujar Zuhaimi Agam yang juga pengurus Persatuan Kontraktor Listrik Nasional kepada acehimage.com, Selasa (11/8/2020).

Padahal BPKS ini sudah lama didirikan sejak tahun 2000, tetapi hingga sekarang belum ada konsep matang yang diajukan, misalnya kepada DPR untuk kemudian bisa dilakukan penyesuaian anggaran.

"Jadi anggaran BPKS setiap tahunnya, ya segitu-segitu saja dibawah Rp 400 M, tak bertambah, bahkan setiap tahun terus berkurang," ujarnya.

Artinya anggaran BPKS itu dari tahun ke tahun selalu normative saja, seharusnya kondisi ini menjadi evaluasi internal BPKS untuk bisa segera membuat grand design pembangu- nan kawasan Sabang.

Jika grand design pembangunan sudah disusun secara matang, tidak mungkin Pemerintah dan DPR tak mendukung dari sisi anggaran.

"Tapi ini dari tahun ke tahun anggaran normatif dan relatif kecil," katanya.

Zulhilni Agam pun menilai bahwa BPKS belum ada konsep yang benar-benar matang sehingga dari tahun ke tahun itu hanya dapat sedikit saja.

Pengusaha ini juga menyayangkan bahwa rencana yang disusun di BPKS selalu berubah.

"Misalnya tahun ini mau membuat pelabuhan, lalu tiba-tiba berubah lagi rencananya dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada konsep yang jelas dan matang," kata pria akrab disapa Bang Agam ini.

"Hampir nggak ada planning jangka panjang, dan kalaupun ada relatif basa-basi, nanti berapa tahun kemudian ganti lagi. Hari ini mau bikin ini, besok mau bikin itu dan akhirnya tak ada grand design konsep yang jelas dan matang.

"Sebaiknya anggaran yang digunakan untuk jalan ke luar negeri dengan embel-embel mencari investor, sebaiknya digunakan untuk menyusun grand design," katanya.

"Tapi yang kita lihat bertahun tahun yang dikerjakan bukan hal lebih penting, tapi yang kurang penting justeru diutamakan. Ataukah memang orang- orang seperti itu yang disebut tenaga profesional," ketusnya.

Melihat kondisi BPKS selam 20 tahun, Bang Agam pun mengusulkan, kalau memang pejabat tidak mampu bekerja dengan baik sebaiknya mundur dari BPKS.

Kerjasama konsultan

Selain itu, ia juga berharap Plt Gubernur Aceh selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) bisa menempatkan konsultan (benar-benar) profesional untuk membantu menyusun konsep grand design pembangunan Sabang dan mengganti pejabat yang sudah 5-10 tahun bekerja supaya segera di gant, bila memang tidak bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat.

Bahkan jika perlu di lakukan kerja sama antara konsultan profesional dengan konsultan lokal agar pembangunan Sabang ini tetap menjaga kearifan lokalnya.

Pemerintah bisa membatu agar konsultan profesional dan konsultan lokal dapat bekerja sama.

"Apalagi Sabang itu sangat dekat dengan laut internasional dan berdekatan dengan Malaysia, Thailand, Singapura jadi harus pertimbangannya tingkat internasional mau dijadikan apa kawasan itu," tuturnya," tegasnya.

Perlu disadari, semua proses penyusunan grand design Sabang sepenuhnya menjadi kewenangan BPKS. Kalau grand design itu sudah disusun secara matang, maka yakin pemerintah dan DPR RI pasti mendukung dari sisi anggaran agar Sabang bisa menjadi kawasan yang maju.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...