Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis, 6 Oktober 2022 episode ke 14 Tahun ke 3 dengan tema: Peran Anggota DPRA dalam Memperjuangkan JKA yang dipandu oleh host Siti Aminah, S.IP, M.MLS, Jangan lupa like share comment and subsribe.

Panwaslih Aceh

Launching Kampung Wih Pesam Sebagai Kampung Demokrasi

SamsuddinKardiv pengawasan Panwaslih Proinsi Aceh, Marini memukul gong launching Kampung Demokrasi
A A A

ACEHIMAGE.COM – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh bersama Panwaslih Kabupaten Bener Meriah melakukan launching Kampung Wih pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sebagai Kampung Demokrasi pengawasan partisipatif.

Peresmian Kampung Demokrasi itu dilakukan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh Marini, yang ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon ke udara. Selasa, 23 Agustus 2022 di halaman Reje Kampung Wih Pesam.

Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bener Meriah Akmal dalam laporannya menyampaikan, pembentukan Kampung Demokrasi pengawasan partisipatif bertujuan untuk meningkatkan pemantapan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, serta untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait penanganan dan penyelesaian sengketa pemilu.

Selain itu, kata Akmal, dengan adanya Kampung demokrasi ini, dapat terbangunnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan terciptanya peran aktif masyarakat dalam aktivitas pemilu di Kampung Wih Pesam ini.

“Juga tentunya, menjadikan Kampung Wih Pesam sebagai contoh pengawasan bagi Kampung lain yang ada di Bener Meriah. untuk itu kita patut berterima kasih kepada Panwaslih Aceh yang telah memilih Kabupaten Bener Meriah salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang terpilih membentuk Kampung demokrasi,” ujar Akmal.

Ia berharap, hasil dari pembentukan Kampung demokrasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengawasan partisipatif serta pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurutnya, pemilu dibuat dengan tujuan memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan UUD nomor 7 tahun 2017 pasal 104 huruf F, dimana Bawaslu Kabupaten Kota berkewajiban mengembakan pengawasan pemilu yang partisipatif, dalam pengawasan partisipatif Kabupaten Bener Meriah berupaya membentuk pengawasan partisipatif mulai tingkat Kampung.

Sementara itu, mewakili Pj Bupati Bener Meriah, Plt Asisten I Setdakab Bener Meriah, Kharimasyah menyampaikan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi pembentukan Kampung demokrasi. “Ini patut kita apresiasi, sebab, dari 23 Kabupaten/kota se-Aceh hanya 13 Kabupaten terpilih menjadi tempat demokrasi atau disebut Kampung demokrasi.

“Artinya ada 10 Kabupaten tidak terpilih, dan kami juga mengucapkan selamat kepada Kampung Wih Pesam yang terpilihnya sebagai Kampung demokrasi dari 232 kampung yang ada di Bener Meriah,” kata Kharimansyah.

Dalam kesempatan itu, Plt Asisten I Setdakab Bener Meriah menuturkan, pembentukan Kampung demokrasi merupakan sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Tutur Kharimansyah seraya menambahkan, demokrasi merupakan penggalan kata ‘Demos’ dan ‘Kratos’ yang mana arti demos itu kedaulatan dan kratos artinya rakyat jadi secara harfiah, demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat.

Oleh karena itu, ketika tahapan pemilu sudah berjalan untuk pemilu 2024 kedaulatan rakyat harus kita junjung tinggi dan sama-sama kita kawal.

Dalam kesempatan itu, Kharimansyah menegaskan ada poin penting menjadi tugas bersama nantinya untuk memberikan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat terkait demokrasi politik,” Kita bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, karena hal ini sangat krusial, sehingga nantinya pemilih pemula terhindar dari golput,” sebutnya.

Lebih jauh Kharimansyah menegaskan, indek terakhir tingkat demokrasi di Aceh beberapa tahun menurun, diharapkan dengan adanya Kampung demokrasi index demokrasi meningkat di Aceh ini, dan dapat ditularkan ke daerah lainnya.

Sementara itu, Kordiv pengawasan Panwaslih Aceh, Marini mengatakan tujuan dari program Kampung demokrasi sendiri yaitu agar masyarakat dapat memahami cara demokrasi melalui sosialisasi serta edukasi pendidikan politik bagi masyarakat yang dimulai dari Pemerintah terkecil dalam hal ini adalah Kampung. “Edukasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai berdemokrasi itu penting agar berdampak kepada naiknya nilai partisipasi masyarakat khususnya tentang demokrasi. Jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih Bener Meriah Yusrin, menyampaikan, program launching Kampung demokrasi tersebut kedepannya harus berlanjut. Launching Kampung demokrasi diharapkannya tidak hanya dalam konteks launching semata, namun diharapkan akan berkelanjutan dengan adanya keterlibatan Pemda serta stakeholder lainnya.[]

Komentar

Loading...