Jalan akses menuju Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Kubupaten Bener Meriah lumpuh total akibat longsor dan pohon tumbang.“Mungkin kejadianya tadi malam, soalnya kemaren sore anggota saya pulang jalannya masih baik-baik saja," ungkapnya. Munurut Mustakim, longsor tersebut menimpa separuh badan jalan dengan panjang mencapai 17 meter, namun pohon-pohon dari atasnya tumbang dan menutup badan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui untuk saat ini.

Lagi, Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Anggota DPR RI Kecewa

NETAnggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Obon Tabroni
A A A

JAKARTA - Pada saat masyarakat hidup dalam kesusahan, pemerintah menaikan iuran BPJS sehingga ini semakin berat

Keputusan pemerintah itu membuat anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Obon Tabroni mengkritisi kebijakan tersebut.

Obon menilai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 yang mengatur iuran BPJS Kesehatan tidak tepat. Apalagi keputusan menaikan iuran BPJS tersebut dilakukan di saat beban masyarakat semakin berat.

"Saat ini banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Rakyat sedang krisis, pemerintah kok tega-teganya menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Obon Tabroni kemarin.

Obon pun menegaskan, kesehatan itu hak rakyat. Oleh karena itu akses masyarakat untuk mendapat jaminan kesehatan seharusnya dipermudah, bukan justru dipersulit dengan menaikkan iuran. Apalagi masyarakat sedang susah dan berjibaku dengan Covid-19.

Obon Tabroni dari fraksi Gerindra ini pun mengingatkan pemerintah pemerintah bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru beberapa bulan lalu telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Jika mengacu pada putusan MA tersebut pemerintah seharusnya mengeluarkan Perpres baru yang membatalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan mengembalikan besaran iuran seperti sebelumnya.

Dikatakan dengan adanya Perpres baru ini, pemerintah justru tidak menghormati dan mengabaikan keputusan pengadilan.

"Hal ini akan memberi contoh atau preseden buruk bagi bangsa. Bisa saja nantinya masyarakat tidak lagi menghargai putusan lembaga yudikatif yang seharusnya ditaati oleh semua pihak, tanpa terkecuali," imbuh Obon Tabroni dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini.

Sebelumnya, Pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dahulu.
Sementara itu, iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...