Zikrayanti, MLIS, PhD (Cand) menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 23 September 2021 episode 10 Tahun ke II dengan tema: Terkait Vaksin Siswa, Wali Murid Minta Gubernur Pecat Kadisdik Aceh, yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Kualitas Penegakan Hukum Berbanding Lurus dengan Kemakmuran Ekonomi di Provinsi Aceh

IlustrasiIlustrasi
A A A

Coba kita hubungkan dengan teori akuntansi menyangkut kepemilikan aset mereka (sebagian mereka) dan apakah bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang dimilki dengan profesi sebagai pengabdi Negara

Dr. Zainuddin, SE, M.Si Akademisi Universitas Serambi Mekkah

SECARA teori ekonomi jaminan atau kepastian hukum sangat menuturkan aktivitas ekonomi berjalan secara merata. Maknanya bahwa termasuk kunci utama kepastian hukum untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa atau suatu daerah. Kepastian hukum salah satu indikatornya adalah bisa dilihat pada kualitas penegakan hukum di suatu daerah atau Negara, makasudnya hukum itu tajam kepada orang yang berbeda atau siapa saja tanpa terkendala dengan status sosialnya.

Kenapa kualitas menentukan arah kemakmuran ekonomi, secara hitungan matematika  sederhana bisa kita lihat bila hukum ditegakkan secara benar dan berkualitas pasti semua orang dengan profesi berbeda akan taat hukum dan akan bergaya sesuai dengan pendapatan yang legal saja serta tidak berani menyentuh yang illegal karena konsekwensinya berhadapan dengan hukum.

Oleh sebab itu, tidak ada tempat basah dan tempat kering dalam menekuni pekerjaan terutama yang diupahin oleh Negara, dan begitu juga yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah tidak ada yang berani bersuap ria dan bermain fiktif, serta tidak ada toleransi untuk dilupakan atau dipetieskan atau pura-pura tidak tau dan atau menikmati secara kelompok atau beberapa individu atas perkara illegal yang terjadi terutama menyangkut budget pemerintah. Itu cerminan sangat sederhana kenapa variabel penegakan hukum yang berkualitas menentukan kesemarakan ekonomi suatu daerah atau Negara.

Secara lebih besar lagi bisa kita kaji hampir semua investor memasukan variabel kepastian hukum dalam plan investasi yang akan dituju, maknanya sebuah Negara atau daerah akan menerima aliran investasi baik lokal maupun nasional serta internasional apabila terjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, dalam memperbaiki perekonomian sebenarnya harus dimulai pada bagaimana kiranya penegakan hukum harus tegak setegaknya (berkualitas) dengan filosofi bahwa “orang boleh berbeda-beda status atau profesi tetapi sama di mata hukum”.

Dengan tegaknya hukum sudah pasti tercipta rasa aman, baik aman dalam arti lingkungan tidak adanya gangguan maupun aman terhadap budget pemerintah tidak ada lagi tikus-tikus yang menggerogoti atau korupsi bahasa yang sangat kasar. Dengan demikian, sangat jelaslah akan terjadi pembangunan yang berkualitas dan hidup berkualitas (hidup berkeadilan) cuma ada di daerah atau Negara yang penegakan hukum ditegakkan secara berkualitas dan merata “tidak hanya tajam kebawah tetapi tumpul keatas”

Bagaimana dengan provinsi Aceh, apakah sudah berkualitas kah penegakan hukum yang ada selama ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut memang agak sangat berat untuk divonis sudah berkualitas atau belum berkualitas, tetapi dalam tulisan ini kita coba membuka ruang untuk kita berfikir secara obyektif atau mendekati obyektif tentang bagaimana perlakuan dan gaya hidup dari orang-orang Aceh terutama yang memiliki akses pada budget pendapatan dan belanja yang ada.

Coba kita hubungkan dengan teori akuntansi menyangkut kepemilikan aset mereka (sebagian mereka) dan apakah bisa akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang dimilki dengan profesi sebagai pengabdi Negara. Bagaimana pula perilaku kolusi korupsi dan nepotisme yang ada di provinsi Aceh.

Dan apa itu semua sudah bisa dihilangkan? bila jawaban atas pertanyaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi KKN di provinsi Aceh, maka kemudian baru berani kita nyatakan kualitas penegakan hukum sudah terjadi di provinsi Aceh, dan bila belum maka jawabannya adalah penegakan hukum di provinsi Aceh masih lemah alias tidak berkualitas.

Mungkin kita punya jawaban kenapa kemakmuran provinsi Aceh masih tertinggal dengan kerabatnya di Sumatera, barang kali pembaca memiliki berbagai jawaban, dan silahkan berfikir sejenak kadang-kadang sangat benar dikarenakan kita masih hidup dilingkungan penegakan hukum masih seperti idiom tajam kebawah tumpul keatas. Dengan demikian, ingin rakyat di provinsi Aceh tercipta kemakmuran hidup dan kesemarakan perekonomian, bila ingin lakukan pembenaani penerapan hukum/penegakan hukum secara berkualitas agar tersingkir yang namanya KKN dan yang illegal lainnya di negari Sultan Iskandar Muda.

Bila itu mampu kita lakukan pasti terjadi pendistribusian pendapatan merata, perlakuan yang sama, dan hidup aman sentosa jauh iri dengki, serta tidak ada lagi si anu melindungi si pulan dan si pulan melindungi si anu karena hukum sudah menjadi pelindung kita semua. Tulisan pendek ini hanya sekedar sebuah ide tak bermaksud memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar, semoga provinsi Aceh menjadi contoh untuk daerah lain dibuymi khatulistiwa karena kehidupan rakyatnya yang berbingkai syariah jauh dari praktik-praktik ekonomi yang illegal, Insya Allah. Semoga Allah membuka pintu taubat kita dan tidak ada yang terlambat untuk memulai yang terbaik, dan semoga lekas Allah cabut bala Pandemi covid di negeri ini agar umat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amiin. Aceh lon sayang.[]

*) Penulis: Dr. Zainuddin, SE, M.Si
[Akademisi Universitas Serambi Mekkah]

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...