Isu dugaan pembelian tiga unit Kapal Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh yang diduga barang bekas terus bersileweran di laman media sosial. Apalagi setelah terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Aceh tepatnya di Jalan Mayjend T Hamzah Bendahara No 52, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Bermula dari itu, masyarakat di Aceh ingin mengetahui terkait informasi akurat mengenai pengadaan Kapal Aceh Hebat, 1, 2, dan 3 tersebut. "Cuma kita lihat dari luar aja, cuma ditekan tombol besar sebagi bukti peluncuran ke laut. Lalu kami diajak ke tempat makan-makan dengan alasan kapal balik lagi," kata sumber media ini yang mengaku hadir pada saat itu.

KPK Periksa Ketua DPD Golkar

JawaPos.comPlt Juru Bicara KPK, Ali Fikri
A A A

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barkah pada Senin (1/2). Ade Barkah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengungkapkan Ade Barkah diperiksa kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Kepada Ade Barkah, penyidik menanyakan terkait aliran dana yang diterima mantan anggota DPRD Jabar, Abdul Rozaq Muslim yang berstatus tersangka kasus ini. Diduga uang tersebut mengalir kepada sejumlah pihak lain.

"Didalami adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka ARM (Abdul Rozaq Muslim) serta mengalir juga ke beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Ali dalam keterangannya, Senin (1/2).

Selain aliran dana, tim penyidik juga mencecar Ade Barkah mengenai proses pengganggaran bantuan provinsi yang berasal dari aspirasi anggota DPRD Jawa Barat. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan proses pengajuan aspirasi dari anggota DPRD mengenai anggaran Banprov," kata Ali.

Dalam perkara ini, Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozaq Muslim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019. Rozaq diduga menerima uang senilai Rp 8.582.500.000 karena telah membantu pihak swasta bernama Carsa AS untuk memperoleh proyek pada Dinas Bina Marga Kabupaten Indramayu.

Sumber:Republika
Rubrik:NEWS

Komentar

Loading...