Aksi unjuk rasa yang yang dilakukan oleh Petani Kopi Menangis (PKM) di depan gedung DPRK Bener Meriah terjadi saling dorong dengan petugas keamanan. Satpol PP dan Personel Polres Bener Meriah menjadi benteng terdepan untuk menahan para pendomo untuk menerobos gedung DPRK Bener Meriah. Senin (19/10/2020)

Komisi III DPR RI Minta Kejagung Menaruh Perhatian bagi Penerapan Hukum Jinayat di Aceh

ISTIMEWAHinca Panjaitan
A A A

BANDA ACEH - Menanggapi soal belum tersedianya anggaran dan sarana menjadi kendala pada pelaksanaan operasional hukum Jinayat di Aceh.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI dari fraksi demokrat, Dr Hinca Panjaitan kepada acehimage.com via handphone (HP), Selasa (22/9/2020).

Hinca mengatakan, misalkan terkait dengan eksekusi sampai saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap pelanggar hukum jinayat di Aceh.

Kenapa hal itu terjadi, menurut anggota komisi III DPR RI ini,karena ada berbagai kendala, salah satu tidak didukung oleh dana operasional sehingga menyulitkan pihak kejaksaan dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

"Ya, saya kira ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semua, baik di Aceh maupun di Pusat, khususnya Kejaksaan Agung agar memberikan perhatian untuk dana untuk Kejaksaan di Aceh, khususnya di pidana umum yang menjadi petugas untuk menjalankan pasca hukumannya diputuskan," kata Hinca

Untuk kepentingan penegakan hukum di Aceh kata Hinca Panjaitan, dia berupaya membantu dan kemarin sudah dia sampaikan ke Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh untuk mengajukan anggarannya bagi kejaksaan agar pelaksanaan hukum jinayat semua bisa berjalan baik.

"Saya juga sudah sampaikan ke PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk membantu kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewajibannya dalam penegakan hukum Jinayat di Aceh," ungkap mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat ini kepada acehimage.com.

Perhatian dari pemerintah daerah sangat penting, karena selama ini setelah di eksekusi, namun terdakwa di tahan dilembaga permasyarakatan (LP) umum, akibat belum ada penjara khusus untuk pelanggar hukum Jinayat.

"Ya, ini PR kita semua. Gagasan bikin LP sendiri itu penting didukung pemerintah propinsi Aceh," katanya.

Lalu bagaimana koordinasi antar lembaga yang masih lemah akibat minimnya anggaran yang tersedia pada instansi terkait?

"Ya, saya sudah komunikasikan dengan Kajati Aceh agar koordinasi ini terus ditumbuh- kembangkan dan semakin baik dikemudian hari," tuturnya.

Pemerintah perlu membangun LP khusus

Sementara ketua fraksi Demokrat DPRA T Ibrahim ST MM mengatakan, partai Demokrat akan berjuang agar anggaran untuk operasional penegakan hukum Jinayat dialokasikan oleh pemerintah.

"Karena hukum jinayat ini sangat penting bagi Aceh, kita berharap kepada pemerintah bisa membantu penuh anggarannya, termasuk untuk membangun sebuah penjara khusus bagi pelanggar syariat," kata Teuku Ibrahim.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...