Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, ada lebih dari 300 rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Malang dan sekitar Jawa Timur pada siang tadi. Data itu terakhir diterima BNPB pada pukul 20.00 WIB. "Data BNPB hari ini, pukul 20.00 WIB, lebih dari 300 rumah rusak dengan tingkatan berbeda, dari ringan hingga berat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui keterangan resminya, Sabtu (10/4/2021). "Catatan sementara, 13 unit rumah rusak namun belum ditentukan kategori tingkat kerusakan. Sedangkan sejumlah kerusakan fasilitas umum, antara lain sarana Pendidikan 11 unit, kantor pemerintah 7, sarana ibadah 6, RSUD 1 dan pondok pesantren 1," ungkapnya.

Komisi A DPRD Sumut Jadwalkan RDP Izin Kuburan Cina Marindal I

Komisi A Hendro
A A A

MEDAN - Komisi A DPD Sumut berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat, untuk membahas izin dari Kuburan Cina Marindal I di Jalan Stasiun Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, Rabu (7/4/2021) siang, Komisi A akan memanggil sejumlah pihak terkait seperti pengelola makam, kepala desa, camat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara.

"Nanti kita akan gelar RDP. Kita panggil pihak terkait," ujar Hendro di ruang rapat komisi A DPRD Sumut.

Melalui RDP yang digelar, diharapkan mampu mengungkap informasi yang jelas mengenai izin pengelolaan lahan seluas 25 Hektare untuk pemakaman tersebut. Sebab, dugaan tidak adanya izin atas pengelolaan lahan untuk kuburan Cina Marindal I, dapat merugikan negara.

Diketahui, beberapa waktu lalu Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI) mengungkapkan hasil investigasi mereka terkait dugaan kuburan Cina Marindal I yang tidak memiliki izin.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Bab II Pasal 2 dan 3 dan Bab III Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Bab III tentang Hak Guna Bangunan Pasal 19-24, maka keberadaan kuburan Cina Marindal I tidak dapat dipertahankan. Lahan pekuburan tersebut pun harus diserahkan kembali kepada pemerintah untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.[]

Penulis:Prasetyo
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...