Warga Kota Banda Aceh, Yulindawati, kembali menjadi narasumber peHTem edisi Kamis 7 Juli 2022 episode ke 92 Tahun ke II dengan tema: DPRK Banda Aceh Terima LPJ Walikota, Pansus Utang Bubar?, yang dipandu oleh host Siti Aminah, Jangan lupa like share comment and subsribe.

KIP: Pelaksanaan Pilkada Bergantung pada Advokasi Pemerintah Aceh

Property of peHTemKetua KIP Aceh Akmal Abzal
A A A

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membantah menunda Pilkada 2022, tetapi hanya menunda tahapan yang telah disusun lantaran ketiadaan anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KIP Aceh, Akmal Abzal, dalam rubrik peHTem edisi Kamis, 20 Mei 2021.

Akmal Abzal mengatakan wewenang penundaan Pilkada sejatinya berada di bawah tanggung jawab pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sementara pihaknya hanya sebagai penyelenggara yang sudah bekerja optimal untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan.

Akan tetapi, sayangnya, setelah tahapan disusun, hibah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tak kunjung cair. Alhasil, KIP Aceh mengambil sikap untuk menunda tahapan Pilkada 2022 hingga uang untuk pelaksanaan tersebut dikucurkan.

"Uang tidak ada. Ada uang di dalam kaca, tetapi kaca itu tidak boleh disentuh," kata Akmal Abzal.

Padahal menurutnya KIP Aceh memerlukan anggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2022 tersebut, termasuk dana untuk membuka pendaftaran bagi lembaga pemantau, pembentukan badan adhoc, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Semua hal tersebut, menurut Akmal, memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Kan butuh anggaran untuk pembentukan badan penyelenggara adhoc itu. Kemudian sebentar lagi ada pendaftaran calon independen, sebelum pendaftaran calon independen itu menerima berkas KTP, perlu verifikasi, butuh orang, butuh uang dan sebagainya. Kalau tahapan tidak kami tunda, maka orang-orang yang berkepentingan terhadap Pilkada 2022, sesuai dengan schedule yang kami atur, mereka akan mengisi schedule, siapa yang mau mengambil risiko?"

Akmal mengatakan KIP Aceh tidak mau kemudian dituding sebagai lembaga yang melaksanakan malpraktik. Terlebih KIP Aceh secara kelembagaan telah menyurati Gubernur Aceh untuk pencairan anggaran tersebut.

"Pilkada seakan digiring KIP yang menunda ke 2024, ngomong siapa? Mana kalimat kami menunda sampai 2024, yang kami tunda tahapan yang telah kami tetapkan sejak 19 Januari 2021 tidak bisa terlanjutkan sejak April karena faktor keuangan tidak jelas," kata Akmal Abzal.

Hingga saat ini, menurut Akmal, KIP masih menunggu jawaban atas surat permohonan pencairan hibah anggaran tahapan Pilkada dari Gubernur Aceh. Surat tersebut juga ditembusi ke DPR, KPU dan Mendagri.

Pihaknya juga tidak mengetahui apakah komentar Dirjen Kemendagri, terkait penundaan Pilkada 2022, berkaitan dengan surat permohonan hibah anggaran yang dilayangkan KIP Aceh. "Apakah itu quick respon dari Mendagri, kami tidak tahu. Kami hanya menunggu, ketika kami menyurati Gubernur mengatakan, ketika NPHA tidak terjadi 1 April, maka tahapan tidak bisa kami jalankan hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah, kami tunggu dari gubernur," kata Akmal lagi.

Akmal lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2022 bukan kepentingan KIP Aceh, melainkan kepentingan semua pihak yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pelaksanaan Pilkada 2022 juga bersandar pada sikap politik Aceh dan kepentingan segenap stakeholder yang ada di Bumi Serambi Mekkah, mulai dari partai politik, dewan, gubernur, bupati hingga masyarakat Aceh keseluruhan.

"Ketika kepentingan mereka ini telah berubah menjadi Pilkada 2024, ya KIP Aceh kalau itu sudah keputusan bersama, kenapa harus memaksa 2022? Tetapi ketika kepentingan mereka itu 2022, KIP Aceh tidak boleh menggiring (Pilkada) ke 2024," ungkap Akmal Abzal.

Akmal mengatakan semua hal masih mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh, apakah ikut amanah UUPA atau kepentingan Pusat. Namun hal tersebut memerlukan kesepakatan semua pihak di Aceh, yaitu DPR dan pemerintah Aceh. "Sangat tergantung bagaimana advokasi pemerintah, dan konsensus antara pemerintah Aceh dengan sesama stakeholder di Aceh," kata Akmal Abzal.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...