Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, menjadi narasumber peHTem edisi Senin 20 September 2021 episode 9 Tahun ke II dengan tema: Aset Ratusan Milyar Terbengkalai di Pulo Aceh, Manajemen BPKS Kerja Apa? yang dipandu oleh host Indah Rastika Sari. Jangan lupa subsribe like share dan comment.

Keuchik dan Mantan Bendahara Jadi Tersangka Korupsi ADD

Cabjari BakonganMohamad Rizky SH,
A A A

ACEH SELATAN - Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan (Cabjari Bakongan) telah menyidik penggunaan dana Desa Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 dan telah menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran desa.

Keuchik Keude Bakongan  berinisial LH dan RY selaku mantan Bendahara Keude Bakongan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan telah terjadi dugaan korupsi dengan kerugian negara senilai Rp261 juta.

Hal itu disampaikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan Mohamad Rizky SH, kepada wartawan Jum'at 3 September 2021.

Mohamad Rizky menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2019 lalu, terdapat pagu anggaran dana desa Keude Bakongan Senilai Rp1.034.952.946 (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Bahwa kedua tersangka yakni Keuchik dan mantan bendahara telah mempergunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam APBG/APBG-P, bahkan juga tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) maupun spesifikasi dalam rab," Kata Mohamad Rizky SH

Lanjutnya, dari hasil penyidikan, maka menjadi temuan, diantaranya anggaran untuk pembangunan fisik yang fiktif dan tidak dilaksanakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Dengan jabatannya kedua tersangka tersebut mempergunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Sambungnya

Dalam kesempatan itu juga, Mohamad Rizky SH Kacabjari Bakongan menyatakan dalam penyidikan kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi yang terdiri dari berbagai instansi terkait.

Maka atas perbuatannya, para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dipidana ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara," pungkasnya.[]

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...